You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Penegakan Hukum di DKI Harus Tegas
photo Punto Likmiardi - Beritajakarta.id

Penegakan Hukum di DKI Harus Tegas

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendukung penegakan hukum yang tegas oleh Kepolisian di Ibukota. Tindakan provokasi harus segera ditindak, sehingga tidak menyebabkan konflik.

Aparat keamanan harus berjalan tegak lurus, tidak boleh kalah dengan para pelanggar hukum yang ingin membuat situasi Ibukota tidak kondusif

"Aparat keamanan harus berjalan tegak lurus, tidak boleh kalah dengan para pelanggar hukum yang ingin membuat situasi Ibukota tidak kondusif," ujar Prasetio Edi Marsudi, Ketua DPRD DKI Jakarta, saat rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di Balai Kota DKI, Senin (15/1).

Terlebih, lanjut Prasetio, saat ini semakin dekat dengan pelaksanaan pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta.

Komisi A DPRD Jateng Pelajari Tahapan Pilkada di DKI

"Kami juga mengajak seluruh pihak termasuk tim paslon yang bertanding di dalam Pilkada DKI 2017, untuk turut serta mencerdaskan warga. Jangan kita diprovokasi, sehingga akhirnya sesuatu yang tidak diinginkan terjadi di Jakarta," ujarnya.

Sementara Wadir Intelkam Polda Metro Jaya, AKBP Dwi Indra Maulana mengajak semua pihak turut andil dalam menciptakan keamanan dan ketertiban hingga akhir pelaksanaan Pilkada DKI.

"Kami juga telah melakukan identifikasi dan deteksi dini terkait ancaman dan kerawanan selama tahapan Pilkada DKI," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1202 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1193 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye998 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye956 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye863 personBudhi Firmansyah Surapati