Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta pengendalian lalu lintas dengan penerapan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) dapat segera direalisasikan di Ibukota.

Penerapan ERP merupakan salah satu upaya dalam rangka mengurai kemacetan

"Penerapan ERP merupakan salah satu upaya dalam rangka mengurai kemacetan. Sementara penerapan genap ganjil nomor kendaraan bermotor hanya bersifat sementara saja," kata Prasetio Edi Marsudi, Ketua DPRD DKI Jakarta, Senin (6/3). 

Prasetio juga berharap penyediaan sarana transportasi massal seperti Light Rail Transit (LRT) dan Mass Rapid Transit (MRT) yang saat ini masih dalam proses pembangunan bisa selesai tepat waktu. Sehingga bisa dikoneksikan dengan bus Transjakarta bersama dengan penerapan sistem ERP. "Bila semua sudah berjalan, kemacetan di Jakarta akan terurai," ujarnya.

Ia pun mendorong agar revisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 149 tahun 2016 tentang Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik agar segera dirampungkan.