Sebanyak 109 pengajuan kegiatan Suku Dinas Pendidikan dan Menengah (Dikmen) Jakarta Barat, yang diajukan melalui lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa DKI Jakarta, baru 18 kegiatan yang disetujui. Namun demikian, unit tersebut yakin seluruh anggaran akan terserap.

Meski masih sekitar Rp470 miliar belum terserap lantaran belum disetujui ULP, kami yakin pada bulan depan disetujui dan terserap semuanya

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sudin Dikmen Jakarta Barat, Alex Usman mengatakan, pihaknya telah melalukan pengajuan sebanyak 109 kegiatan lelang di ULP Barang dan Jasa DKI dengan total anggaran senilai Rp520 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dari jumlah tersebut, 18 kegiatan telah mendapatkan persetujuan ULP Barang dan Jasa dengan anggaran seni lai Rp52 miliar.  

“Meski masih sekitar Rp470 miliar belum terserap lantaran belum disetujui ULP, kami yakin pada bulan depan disetujui dan terserap semuanya. Sebab, berkas sisa kegiatan yang belum disetujui sedang diproses dan telah dilengkapi,” ujar Alex, Jumat (15/8).

Dikatakan Alex, sambil menunggu sisa kegiatan disetujui ULP, pihaknya akan melakukan penandatanganan kontrak agar kegiatan dapat segera dikerjakan. Minggu lalu, telah ditandatangani dua kontrak terkait pengadaan barang dan jasa cleaning service dengan anggaran senilai Rp5 miliar.  

Hari ini, lanjut Alex, pihaknya telah melakukan penandatanganan 13 kontrak untuk pengadaan barang fisik dengan anggaran senilai Rp32 miliar.

“Pada 20 Agustus mendatang kami kembali menandatangani tiga kontrak pengadaan alat fitnes senilai Rp47 miliar,” tutur Alex.

Mengenai pemenang lelang, merupakan perusahaan yang ditunjuk langsung oleh ULP sehingga dijamin semua pengadaan barang dan jasa bebas dari dugaan korupsi.

“Untuk memastikan tidak adanya dugaan korupsi, sebelum penandatanganan kontrak, kami terlebih dahulu meminta kepada perusahaan-perusahaan agar mematuhi segala peraturan penyediaan barang. Seperti jaminan kualitas dan kuantitas barang, jaminan barang distributor, tepat waktu sebelum 90 hari, sudah di tes sebelumnya dan sebagainya. Apabila tidak dipenuhi, pihaknya tidak akan melakukan pembayaran,” tandasnya.