You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
       Pengawasan Pangan di Sekolah Perlu Diintensifkan
.
photo doc - Beritajakarta.id

Pengawasan Jajanan Sekolah Diminta Lebih Diintensifkan

Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Sereida Tambunan meminta pengawasan jajanan di sekolah lebih diintensifkan. Tak hanya itu, pemeriksaan secara rutin juga hendaknya dilakukan setiap tiga bulan sekali.

Ini merupakan langkah positif untuk mewujudkan kualitas pangan yang baik di kantin sekolah

"Mulai tahun depan, kita harapkan BPOM dan SKPD terkait dapat menerapkan pembinaan dan pengecekan rutin di semua sekolah," ujar Sereida, Jumat (28/4).

Dirinya, sambung Sereida, sangat mengapresiasi 13 sekolah yang menerima Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) DKI Jakarta.

13 Sekolah Terima Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin

"Ini merupakan langkah positif untuk mewujudkan kualitas pangan yang baik di kantin sekolah. Sosialisasi preventif dan pendampingan kepada semua sekolah sangat diperlukan," katanya.

Ia berharap, sekolah penerima penghargaan tidak lantas berbangga diri. Tapi, bisa lebih meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan secara rutin bersama instansi terkait.

"Seluruh sekolah harus bisa meraih piagam penghargaan. Bahkan, kalau perlu disertifikasi karena gizi dapat mempengaruhi kesehatan anak," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1446 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1365 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1281 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1242 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1122 personFolmer