You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
jumlah PMKS di Jakarta Timur cukup banyakPadahal
photo Doc - Beritajakarta.id

Dibela Warga, PMKS di Jaktim Tambah Marak

Persoalan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Jakarta Timur, seperti tidak ada habisnya. Bahkan, kini warga ikut-ukutan membela kehadirannya sehingga jumlahnya pun bertambah banyak.

Sejak awal Juli hingga 21 Agustus saja sudah 168 PMKS yang terjaring, cukup besar jumlahnya

Kasie Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Suku Dinas Sosial Jakarta Timur, Mohamad Yasin mengaku, jumlah PMKS di Jakarta Timur cukup banyak. Padahal, pihaknya telah menempatkan puluhan petugas penghalau PMKS di sejumlah titik rawan.

150 PMKS Dipulangkan ke Daerah Asal

“Sejak awal Juli hingga 21 Agustus saja sudah 168 PMKS yang terjaring, cukup besar jumlahnya,” katanya, Jumat (22/8).

Menurutnya, semakin bertambahnya PMKS di wilayahnya saat ini tidak terlepas dari kurangnya dukungan masyarakat. Hal tersebut terlihat dengan adanya penolakan masyarakat terhadap petugas yang akan menertibkan PMKS.

“Kita dapat perlawanan dari masyarakat. Seperti di Masjid Agung At-Tin Taman Mini masyarakat tidak merestui, ya gimana kita mengangkutnya,” ujarnya.

Tidak hanya itu, razia yang terus digalakkan juga kerap tidak mendapatkan hasil. Hal itu dikarenakan ada pihak-pihak yang membocorkan waktu operasi penjangkauan.

“Padahal petugas terus melakukan penyisiran setiap hari. Terutama jika ada laporan,” ucapnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1182 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1156 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye942 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye924 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye844 personBudhi Firmansyah Surapati