Pemprov DKI Jakarta akan melakukan perombakan besar-besaran di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Setidaknya ada lebih dari 2.000 jabatan akan dirombak dan dilantik secara bersamaan pada September mendatang. Perombakan massal ini merupakan yang pertama kali dilakukan di lingkungan Pemprov DKI.

Pelantikannya sekaligus secara massal, akan dilakukan oleh Pak Gubernur

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, I Made Karmayoga mengatakan, pelantikan kali ini dilakukan massal, mulai dari pejabat eselon IV, eselon III, dan eselon II. Pelantikan sendiri akan dilakukan oleh Gubernur DKI, Joko Widodo sebelum dirinya dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober mendatang.

"Pelantikannya sekaligus secara massal, akan dilakukan oleh Pak Gubernur," kata Made di Balaikota, Selasa (26/8).

Dikatakan Made, di lingkungan Pemprov DKI terdapat 8.009 jabatan. Namun setelah disahkannya Peraturan Daerah (perda) tentang Organisasai Perangkat Daerah, maka jumlahnya menyusut menjadi 6.826 jabatan saja. Dari jumlah tersebut sekitar 40 persen di antaranya akan dirombak.

Umumnya pelantikan untuk pejabat eselon IV dan eselon III tidak dilakukan oleh kepala daerah. Melainkan dilantik oleh Sekretaris Daerah (Sekda). Sedangkan pejabat yang dilantik oleh Gubernur adalah setingkat eselon II. "Ini record luar biasa, belum ada sepanjang pemerintahan di Indonesia, kecuali di militer," ujar Made.

Jabatan yang akan dirombak yakni mulai dari kepala dinas, kepala badan, walikota, kepala bidang, kepala seksi, camat, serta lurah. Di antara jabatan yang akan dilantik seperti Walikota Jakarta Pusat dan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). "Estimasinya 40 persen dari angka itu (jabatan) akan dilantik. Karena pimpinan menginginkan perubahan," terang Made.

Pelantikan yang dilakukan kali ini bervariasi, ada pejabat yang dimutasi, dipromosikan, ataupun dijadikan staf. Secara tersirat, Made menyampaikan bahwa yang akan menjadi Walikota Jakarta Pusat adalah Rustam Effendi, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Walikota Jakarta Pusat.

Menurut Made, agar penempatan pejabat tidak dianggap subyektif, pihaknya melakukan fit and proper test. Selain itu juga berdasarkan penilaian dari pimpinan. "Pendekatan supaya tidak subyektif, kita cari formatnya, seperti fit and proper test, di samping juga pimpinan duduk bersama," katanya.

Untuk lokasi pelantikan, Made tidak menyebutkan secara pasti. Sebab, dirinya masih mencari lokasi yang tepat. Tetapi dipastikan pelantikan tidak akan dilakukan di Balaikota, karena memerlukan lokasi yang cukup luas. "Yang pasti tidak di Balaikota, karena kan banyak," pungkasnya.