You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Pencatatan Aset DKI Ditargetkan Rampung Akhir 2017
photo Doc - Beritajakarta.id

Pencatatan Aset DKI Ditargetkan Rampung Akhir 2017

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mengembangkan sistem pencatatan aset yang dimiliki melalui e-Aset. Ditargetkan pencatatan aset tersebut bisa dirampungkan akhir tahun ini.

Sebetulnya penggunaan pengelolaan keuangan kami sangat baik. Catatannya cuma satu, soal aset

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2016 menunjukan pengelolaan keuangan Pemprov DKI Jakarta sudah sangat baik. Hanya saja masih ada catatan dalam pengelolaan aset. Sehingga hasil yang diberikan masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

"Sebetulnya penggunaan pengelolaan keuangan kami sangat baik. Catatannya cuma satu, soal aset," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (7/6).

Saefullah Optimistis Pengelolaan Aset Semakin Baik

Saefullah optimistis, pada akhir tahun ini pencatatan aset melalui sistem e-Aset bisa rampung. Terlebih saat ini telah dibentuk Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta yang khusus mengurusi aset.

"Pencatatan aset target kami akhir 2017 ini dengan e-Aset harusnya rampung. Desember kami berharap ada kemajuan luar biasa tentang pengelolaan aset di Jakarta," katanya.

Menurut Saefullah, dengan selesainya pencatatan aset, penilaian terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK bisa meningkat dari WDP menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Kalau asetnya rampung 2017 nanti harus WTP," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11360 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1346 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1288 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1280 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye992 personBudhi Firmansyah Surapati