You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Dilantik Jadi Gubernur, Djarot Fokus Selesaikan Program Pembangunan
photo Istimewa - Beritajakarta.id

Djarot Fokus Selesaikan Program Pembangunan

Usai resmi dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saful Hidayat akan fokus menyelesaikan sejumlah program pembangunan.

100 RPTRA ditarget selesai tahun ini

Adapun program pembangunan fisik yang perlu diselesaikan yakni, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), Jak Grosir di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur serta pembangunan rumah susun (rusun).

Dikatakan Djarot, sejumlah program telah ditargetkan selesai paling lambat pada akhir tahun 2017. Untuk itu, proses penyelesaiannya perlu dikebut, terlebih masa jabatannya akan berakhir Oktober mendatang.

Besok, 86 Pejabat Eselon III dan IV Dilantik

"100 RPTRA ditarget selesai tahun ini. Kemudian, upaya menstabilkan harga pangan di Ibukota melalui pembangunan Jak Grosir juga ditarget rampung tahun ini," ujar Djarot, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (15/6).

Ia menambahkan, dirinya juga optimistis, pembangunan rusun yang memang telah dianggarakan dalam Tahun Anggaran (TA) 2017 akan selesai tepat waktu.

"Rusun itu sampai bulan Desember targetnya, akan terus kita kejar," tandasnya.

Sekadar diketahui, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, resmi melantik Djarot Saiful Hidayat sebagai Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara, pagi tadi. Djarot akan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga Oktober 2017.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11360 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1346 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1288 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1280 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye992 personBudhi Firmansyah Surapati