You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Proyek Giant Sea Wall Bakal Dikaji Ulang
.
photo doc - Beritajakarta.id

Proyek Giant Sea Wall Bakal Dikaji Ulang

Pemprov DKI Jakarta akan mengkaji ulang mega proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau lebih dikenal dengan giant sea wall. Sebab, Pemprov DKI ingin penanganan banjir di ibu kota dilakukan secara menyeluruh tak hanya fokus di hilir saja melainkan juga mencakup kawasan hulu.

Sekarang konsepnya lebih banyak di hilir. Padahal penyebab banjir di Jakarta itu berasal dari hulu

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Andi Baso Mappapoleonro mengatakan, saat ini kawasan hulu belum tersentuh konsep penanganan banjir yang selama ini hanya fokus pada pembangunan tanggul, penahan banjir rob dan reklamasi pantai. Padahal salah satu penyebab banjir juga berada di hulu.

"Sekarang konsepnya lebih banyak di hilir. Padahal penyebab banjir di Jakarta itu berasal dari hulu," ujar Andi, di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (2/9).

Pengembang Harus Selesaikan Reklamasi Teluk Jakarta

Untuk itu, kata Andi, pembangunan Waduk Ciawi yang berada di kawasan hulu juga wajib dikerjakan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama juga sepakat jika permasalahan banjir tidak akan selesai hanya dengan membangun tanggul di kawasan hilir saja.

Mantan Bupati Belitung Timur ini pun memastikan pembangunan Waduk Ciawi akan tetap dilanjutkan. Hanya saja, saat ini pembangunannya masih terkendala oleh pembebasan lahan.

Pembuatan waduk Ciawi sendiri menelan biaya sebesar Rp 1,9 triliun yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pos Kementerian Pekerjaan Umum. Sementara pembebasan lahan dilakukan oleh Pemprov DKI yang menganggarkan Rp 1,2 triliun.

Sementara NCICD merupakan proyek reklamasi seluas 1.080 hektare di laut utara Jakarta. Hampir setengahnya atau 45 persen (486 hektare) dari lahan tersebut nantinya digunakan untuk perumahan, perkantoran, pusat perbelanjaan, dan industri.

Dari lahan seluas 486 hektare itu, 69,3 persen diperuntukan membangun perumahan. Sebesar 14,8 persen untuk perkantoran kemudian pusat perbelanjaan 4 persen dan sisanya 12 persen digunakan untuk daerah industri.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Plt Wali Kota Jaktim Tinjau Posko Antitawuran di Batu Ampar

    access_time16-04-2025 remove_red_eye4266 personNurito
  2. DPRD Dukung Jakarta Jadi Kota Perfilman

    access_time14-04-2025 remove_red_eye1820 personFakhrizal Fakhri
  3. Kebakaran di Bawah Kolong Tol Wiyoto Wiyono Berhasil Dipadamkan

    access_time16-04-2025 remove_red_eye1610 personAnita Karyati
  4. Langkah Pemprov Gunakan Truk Sampah Listrik Diapresiasi

    access_time14-04-2025 remove_red_eye1604 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemprov DKI Pastikan Rekrutmen 1.652 Petugas PPSU Transparan dan Bebas KKN

    access_time15-04-2025 remove_red_eye1569 personAldi Geri Lumban Tobing

Hitung Mundur 22 Juni 2027

00
Hari
00
Jam
00
Menit
00
Detik