You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Bappeda Monitoring Penataan Ruang Banggar DPRD
photo Erna Martiyanti - Beritajakarta.id

Bappeda Monitoring Penataan Ruang Banggar DPRD

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta melakukan monitoring penataan ruang Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Kami meninjau beberapa kegiatan yang sudah dijadwalkan. Salah satunya penataan ruang Banggar

Kasubid Tata Praja Bidang Pemerintahan Bappeda DKI Jakarta, Dany Sumirat mengatakan, ada beberapa kegiatan di Sekretariat Dewan (Setwan) yang juga dilakukan monitoring. Namun monitoring difokuskan pada penataan ruang Banggar di lantai tiga gedung baru DPRD DKI Jakarta.

"Kami meninjau beberapa kegiatan yang sudah dijadwalkan. Salah satunya penataan ruang Banggar," ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (29/8).

Bappeda Tinjau Infrastruktur Komunikasi di Pemkot Jaksel

Dany meyakini penataan ruang tersebut akan rampung pada akhir tahun. Saat ini pembangunannya masih menunggu proses lelang meski perencanaannya sudah dibuat.

"Penataan belum ada progres. Baru site plan yang sudah ada. Ini jadi catatan bersama. Kami yakin bisa tepat waktu," ucapnya.

Menurut Dany, kegiatan lainnya yang dilakukan monitoring yakni pengadaan mebeler di beberapa ruang. Misalnya sofa di ruang tunggu VIP, kursi di ruang paripurna dan ruang serbaguna.

"Untuk pengadaan mebeler pengadaannya sebagian sudah dilakukan. Kami juga sudah mengeceknya," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11360 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1346 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1288 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1280 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye992 personBudhi Firmansyah Surapati