You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
DKI Lakukan Percepatan Penyerapan Anggaran
.
photo doc - Beritajakarta.id

Pemprov DKI Percepat Penyerapan APBD 2017

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat ini tengah berupaya mempercepat penyerapan anggaran.

Percepatan kegiatan fisik kita lakukan dengan memonitoring di masing-masing dinas

Hingga kini penyerapan APBD 2017 baru mencapai angka 51 persen dari total anggaran Rp 71,8 triliun.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, percepatan penyerapan anggaran sedang didorong melalui kegiatan fisik. Terlebih pada tahun ini ada banyak pembangunan fisik yang tengah berjalan.

Serapan Anggaran Dispora Capai 48 Persen

"Percepatan kegiatan fisik kita lakukan dengan memonitoring di masing-masing dinas," ujarnya.

Saefullah juga mengaku telah memerintahkan seluruh pekerjaan fisik dikerjakan 24 jam. Pekerjaan dibagi menjadi tiga shift, di mana masing-masing shiftnya bekerja selama delapan jam.

"Pekerjaan underpass dan flyover dikerjakan sehari 24 dengan sistem tiga shift," katanya.

Hal yang sama, kata Saefullah juga diberlakukan bagi pembangunan puskesmas, kantor kelurahan dan rusun. Setiap proyek pembangunan harus melaporkan progres harian dan mingguan kepada pimpinan.

"Nanti grafik melonjak di Desember, karena ada penagihan. Sekarang kerja 30 persen, 60 persen belum ditagih," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1444 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1364 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1280 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1236 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1121 personFolmer