You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
300 PNS Walkot Jakpus Lakukan tes Urin
photo Wuri Setyaningsih - Beritajakarta.id

Hasil Tes Urine, 300 Pegawai Pemkot Jakpus Negatif Narkoba

Sebanyak 300 pegawai di Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Pusat dites urine, di Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Pusat. Hasilnya, semua pegawai yang menjalani tes, negatif menggunakan narkoba.

Mudah-mudahan pegawai PNS di lingkungan Pemkot Jakarta Pusat tidak ada yang menggunakan narkoba

"Sebagian besar PNS telah menjalani tes urine, jumlahnya 300 orang. Jumlah itu berasal dari lingkungan pejabat Eselon III dan IV, suku badan dan suku dinas," ujar Bayu Meghantara, Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Senin (30/10).

Ia menjelaskan pelaksanaan tes urine bertujuan mengevaluasi perilaku pegawai. Kalau memang mereka menggunakan narkoba, pastinya dampak kinerjanya tidak baik dan ini sebagai bahan evaluasi bagi PNS.

Pelajar di Pulau Seribu akan Dites Urin

"Berdasarkan hasil tes, 300 pegawai dinyatakan negatif mengkonsumsi narkoba. Mudah-mudahan pegawai di lingkungan Pemkot Jakarta Pusat tidak ada yang menggunakan narkoba," tuturnya.

Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP DKI Jakarta, Krisna Anggara mengatakan, ini sebagai langkah pencegahan adanya penyalahgunaan narkoba di pegawai Pemkot Jakarta Pusat.

"Kami memberikan apresiasi terhadap Pemkot Jakpus untuk mendukung pelaksanaan tes urine, dan ini merupakan program pencegahan," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1210 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1203 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1013 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye968 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye870 personBudhi Firmansyah Surapati