You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Sandi Kaji Pemanfaatan Aset Mobil Dewan
.
photo doc - Beritajakarta.id

Sandi Minta BPAD Kaji Pemanfaatan Mobil Dinas Dewan

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno meminta Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) untuk mengkaji pemanfaatan 101 mobil dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta yang tidak lagi digunakan.

Kebijakan ini bisa menambah lapangan kerja baru sebagai sopir

Menurutnya, kerja sama bisa dilakukan langsung dengan dunia usaha. Sebab, saat ini banyak pengusaha rental maupun layanan transportasi berbasis aplikasi yang membutuhkan kendaraan.

"Kebijakan ini bisa menambah lapangan kerja baru sebagai sopir," kata Sandi, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (1/11).

Aplikasi Angkutan Online Kewenangan Kemenkominfo

Dijelaskannya, usia mobil yang masih di bawah lima tahun belum dapat dilakukan pelelangan. Sehingga, mobil-mobil tersebut sebaiknya digunakan agar lebih terawat.

"Pengalaman saya, kalau mobil tidak dipakai biasanya jutru cepat rusak. Mobil itu kan aset Pemprov dari uang rakyat, kami minta Pak Firdaus (Kepala BPAD -red) untuk membuat kajian," katanya.

Sandi menambahkan, terobosan ini mesti bergerak cepat dan sesuai koridor hukum. Tidak kalah penting, aset yang dimiliki Pemprov DKI harus bisa dioptimalkan pemanfaatannya.

"Saya kira, kerja sama dengan dunia usaha sangat mungkin untuk dilakukan," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1456 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1383 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1290 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1265 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1132 personFolmer