You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Progres Road to WTP Berjalan Baik
.
photo doc - Beritajakarta.id

Progres Road to WTP Berjalan Baik

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terus berupaya meraih opini Wajar Tanpa Pengeculaian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berbagai pembenahan dan tindak lanjut atas temuan BPK melalui program Road to WTP, progresnya hingga saat ini berjalan baik.

Sudah sekitar 40 persen yang kita tindak lanjuti

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno menuturkan, adanya temuan-temuan dari BPK langsung ditindak lanjuti dan hingga saat ini sudah menujukkan perkembangan yang menggembirakan.

"Sudah sekitar 40 persen yang kita tindak lanjuti. Akan kita terus maksimalkan hingga beberapa bulan mendatang agar semuanya terselesaikan," kata Sandi, Rabu (29/11).

Pemprov DKI Bertekad Raih WTP

Dijelaskannya, ada beberapa hal yang menjadi fokus pencapaian WTP yakni, pencatatan fasos-fasum sebagai bentuk dari penyelesaian kewajiban dari pemegang SIPPT, penagihan piutang, dan pencatatan aset.

"Kita terapkan sistem yang semakin baik supaya percepatan inventarisasi aset menunjukan progres yang signifikan," katanya.

Ditambahkan Sandi, untuk meraih opini WTP perlu ada penyelesaian masalah dari hulunya atau perbaikan sistem, bukan sekadar di hilirnya. Sistem ini menjadi bagian penting yang akan terus dibenahi.

"Insya Allah, WTP ke depan dapat mejadi sebuah sistem," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1457 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1384 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1291 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1266 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1133 personFolmer