You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Sandi Targetkan Laporan Keuangan Pemprov DKI Raih WTP
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Sandi Targetkan Laporan Keuangan Pemprov DKI Raih WTP

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Sandiaga Uno menargetkan laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) bisa mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Insya Allah sampai 31 Maret 2018, laporan keuangan yang kita siapkan bisa mendapat WTP

Salah satu langkah yang diambil dengan membenahi seluruh aset daerah milik DKI.

"Insya Allah sampai 31 Maret 2018, laporan keuangan yang kita siapkan bisa mendapat WTP," ujar Sandi di Balai Kota Jakarta, Senin (11/12).

Progres Road to WTP Berjalan Baik

Sandi mengungkapkan, dari rapat road to WTP yang sudah digelar keenam kali ini, masih ada sekitar puluhan triliun aset daerah yang perlu dicatat Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta. Rapat tersebut sendiri masih akan dilanjutkan hingga pencatatan aset rampung 100 persen.

"Karena memang banyak. Kita petakan satu-satu dengan akselerasi yang kita inginkan," katanya.

Menurut Sandi, upaya meraih predikat WTP dalam penggunaan anggaran bukan suatu hal yang mudah. Hal ini perlu bersama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Kami harapkan semua SKPD mulai mencatat. Sekali lagi ini pekerjaan yang sangat berat. Pak Gubernur sudah memberikan mandat kepada kami untuk menyelesaikan," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1196 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1184 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye973 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye950 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye860 personBudhi Firmansyah Surapati