You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 DKI dan BNN Tegaskan Kembali Perang Terhadap Narkoba
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Pemprov DKI-BNNP Sepakat Perangi Narkoba

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI bersepakat untuk terus memperkuat kerja sama dalam upaya memerangi narkoba.

Kita tentu tidak ingin generasi muda di Jakarta rusak masa depannya karena narkoba

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno menuturkan, saat ini sudah tergolong masa-masa kritis atau darurat narkoba. Sebab, peredaran narkoba sudah menyasar seluruh sendi-sendi masyarakat, terutama generasi muda.

"Kita tentu tidak ingin generasi muda di Jakarta rusak masa depannya karena narkoba," kata Sandi, Selasa (19/12).

Satpol PP Segel Sementara Diskotek Diduga Produksi Sabu

Dijelaskannya, berdasarkan data dari BNNP DKI Jakarta, terdapat 300 ribu hingga 600 ribu jiwa yang terindikasi menyalahgunakan narkoba. Jumlah ini mencapai tiga hingga lima persen dari total populasi penduduk di DKI Jakarta.

"Hari ini, kita berkoordinasi dengan BNNP DKI Jakarta untuk mendapatkan informasi terbaru dan kondisi di lapangan," terangnya.

Sementara Kepala BNNP DKI Jakarta Brigadir Jenderal Johny Pol Latupeirissa menambahkan, pihaknya memiliki komitmen yang kuat untuk memberantas peredaran dan penyalagunaan narkoba.

"Menurut saya, Indonesia sudah darurat narkoba. Kita harus perangi bersama, bukan hanya BNN dan Pemprov DKI, tapi perlu bersama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11057 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1334 personAnita Karyati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1258 personFakhrizal Fakhri
  4. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1253 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye974 personBudhi Firmansyah Surapati