You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Walikota Jakarta Utara, Heru Budi Hartono
Walikota Jakarta Utara, Heru Budi Hartono mengatakan, warga yang bermukim di pesisir pantai Jakarta tersebut sebagian besar berasal dari Cirebon. Sehingga pemerinta pusat diminta untuk ikut memikirkan penyediaan hunian bagi mereka. Sebab lokasi mere.
photo doc - Beritajakarta.id

Pemerintah Pusat Diminta Buat Hunian Bagi Warga Pesisir Jakarta

Ratusan warga yang bermukim di pesisir pantai Jakarta bakal terkena dampak pembangunan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Namun, karena tidak semua warga tersebut ber-KTP DKI, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meminta pemerintah pusat ikut memikirkan hunian untuk relokasi warga yang terdampak proyek tersebut.

Warga termasuk yang ada di tambak-tambak kami harus fasilitasi (relokasi) termasuk di dekat tembok Samudra Indonesia itu juga ada. Lokasi itu sebenarnya tidak layak jadi tempat hunian. Tinggal di atas laut begitu

"Warga termasuk yang ada di tambak-tambak kami harus fasilitasi (relokasi) termasuk di dekat tembok Samudra Indonesia itu juga ada. Lokasi itu sebenarnya tidak layak jadi tempat hunian. Tinggal di atas laut begitu," kata Heru Budi Hartono, Walikota Jakarta Utara di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (9/10).

Basuki Targetkan Giant Sea Wall Tipe A Selesai 3 Tahun

Pihaknya, saat ini tengah mendata jumlah warga yang akan direlokasi. Selain itu juga melihat ketersediaan hunian yakni rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Dirinya memperkirakan jumlah rusunawa yang ada di Jakarta tidak mencukupi dengan banyaknya warga. Terlebih, ada juga warga luar DKI, termasuk warga Cirebon. "Kalau tunggu rusun kan lama. Makanya kami harus pikirkan. Menko Perekonomian harus bantu pikirkan itu juga dong," ucapnya.

Dikatakan Heru, pihaknya hanya akan mengakomodir bagi warga yang memiliki KTP DKI. Sementara untuk yang ber-KTP luar DKI akan diserahkan kepada pemerintah pusat. "Kalau itu warganya tidak ber-KTP DKI, pemerintah pusat bantu. Kebanyakan juga tidak ber-KTP DKI. Ini mesti dipikirkan pemerintah pusat juga," pintanya.

Menurut Heru, warga yang bermukim di lokasi tersebut pernah ditertibkan pada tahun 2009-2010. Namun, warga kembali menempati lahan tersebut, karena daya tariknya bagi nelayan. "Saya sudah pernah tertibkan itu. Tapi, muncul lagi karena mereka kan nelayan. Tinggal di situ, kerja juga di deket situ. Ya, itu kebutuhan hakiki," ucapnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. UP Metrologi Dinas PPKUKM Gelar Edukasi Metrologi Legal

    access_time30-09-2024 remove_red_eye2638 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Anwar Tinjau Lokasi Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu di Kramat Jati

    access_time29-09-2024 remove_red_eye2263 personNurito
  3. 21 Unit Pemadam Tangani Kebakaran di Gedung Bakamla RI

    access_time29-09-2024 remove_red_eye1873 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Jakarta Entrepreneur Ikut Ramaikan Pameran Premiere Classe di Paris

    access_time29-09-2024 remove_red_eye1215 personAnita Karyati
  5. Penataan Kawasan di Jalan Bendi Besar Rampung

    access_time01-10-2024 remove_red_eye1148 personTiyo Surya Sakti