You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Walikota Jakarta Utara, Heru Budi Hartono
Walikota Jakarta Utara, Heru Budi Hartono mengatakan, warga yang bermukim di pesisir pantai Jakarta tersebut sebagian besar berasal dari Cirebon. Sehingga pemerinta pusat diminta untuk ikut memikirkan penyediaan hunian bagi mereka. Sebab lokasi mere.
photo doc - Beritajakarta.id

Pemerintah Pusat Diminta Buat Hunian Bagi Warga Pesisir Jakarta

Ratusan warga yang bermukim di pesisir pantai Jakarta bakal terkena dampak pembangunan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Namun, karena tidak semua warga tersebut ber-KTP DKI, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meminta pemerintah pusat ikut memikirkan hunian untuk relokasi warga yang terdampak proyek tersebut.

Warga termasuk yang ada di tambak-tambak kami harus fasilitasi (relokasi) termasuk di dekat tembok Samudra Indonesia itu juga ada. Lokasi itu sebenarnya tidak layak jadi tempat hunian. Tinggal di atas laut begitu

"Warga termasuk yang ada di tambak-tambak kami harus fasilitasi (relokasi) termasuk di dekat tembok Samudra Indonesia itu juga ada. Lokasi itu sebenarnya tidak layak jadi tempat hunian. Tinggal di atas laut begitu," kata Heru Budi Hartono, Walikota Jakarta Utara di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (9/10).

Basuki Targetkan Giant Sea Wall Tipe A Selesai 3 Tahun

Pihaknya, saat ini tengah mendata jumlah warga yang akan direlokasi. Selain itu juga melihat ketersediaan hunian yakni rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Dirinya memperkirakan jumlah rusunawa yang ada di Jakarta tidak mencukupi dengan banyaknya warga. Terlebih, ada juga warga luar DKI, termasuk warga Cirebon. "Kalau tunggu rusun kan lama. Makanya kami harus pikirkan. Menko Perekonomian harus bantu pikirkan itu juga dong," ucapnya.

Dikatakan Heru, pihaknya hanya akan mengakomodir bagi warga yang memiliki KTP DKI. Sementara untuk yang ber-KTP luar DKI akan diserahkan kepada pemerintah pusat. "Kalau itu warganya tidak ber-KTP DKI, pemerintah pusat bantu. Kebanyakan juga tidak ber-KTP DKI. Ini mesti dipikirkan pemerintah pusat juga," pintanya.

Menurut Heru, warga yang bermukim di lokasi tersebut pernah ditertibkan pada tahun 2009-2010. Namun, warga kembali menempati lahan tersebut, karena daya tariknya bagi nelayan. "Saya sudah pernah tertibkan itu. Tapi, muncul lagi karena mereka kan nelayan. Tinggal di situ, kerja juga di deket situ. Ya, itu kebutuhan hakiki," ucapnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Puskesmas Mampang Prapatan Wakili Jaksel di Lomba Konvensi Mutu Tingkat Provinsi

    access_time05-11-2024 remove_red_eye2235 personTiyo Surya Sakti
  2. Rintik Hujan Diprediksi Basahi Jaksel dan Jaktim di Malam Hari

    access_time30-10-2024 remove_red_eye1262 personTiyo Surya Sakti
  3. Pemprov DKI Adakan Rakor Pilkada Ramah Anak

    access_time29-10-2024 remove_red_eye1219 personAldi Geri Lumban Tobing
  4. DPRD-Kanwil Kemenag DKI Bahas Sekolah Madrasah Gratis

    access_time29-10-2024 remove_red_eye1071 personDessy Suciati
  5. Pimpinan Dewan-Pj Gubernur DKI Teken MoU KUA-PPAS APBD 2025

    access_time01-11-2024 remove_red_eye989 personDessy Suciati