Kearifan Lokal Diminta Jadi Kurikulum Wajib Sekolah
Kasus penganiayaan dan pengeroyokan terhadap seorang siswi kelas V Sekolah Dasar Trisula Perwari di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, yang dihajar habis-habisan teman-teman kelasnya sungguh memilukan dan membuat prihatin berbagai pihak.
Kejadian ini sekaligus menjadi pembuktian betapa penanaman karakater melalui kearifan lokal sudah semakin tipis dan lambat laun akan dilupakan
Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB), Tatang Hidayat, mengatakan, para siswa-siswi SD tersebut adalah tunas-tunas harapan masa depan sebagai generasi penerus bangsa. Namun yang mereka lakukan jelas-jelas bukan mencerminkan budaya bangsa Indonesia yang santun, egaliter, toleran, dan guyub.
"Kejadian ini sekaligus menjadi pembuktian betapa penanaman karakater melalui kearifan lokal sudah semakin tipis dan lambat laun akan dilupakan, tergerus oleh maraknya budaya luar yang cenderung membentuk pribadi individualis, egois, bahkan anarkis. Bayangkan, mereka adalah siswi sekolah dasar dan kejadiannya pun di musholla sekolah simbol penguatan akidah dan akhlak," ujar Tatang, Selasa (14/10).
Nikmatnya Gabus Pucung di Lebaran BetawiMenurut tokoh muda Betawi ini, pemerintah harus segera melakukan penanganan ekstrim dengan memberlakukan kearifan lokal sebagai kurikulum wajib di setiap sekolah secara nasional melalui pemerintah daerah masing masing, melibatkan tokoh masyarakat dan pemangku adat sebagai penguatan implementasi sekaligus pengawasan di luar jam belajar.
"Sekolah adalah lembaga formal pendidikan yang bukan saja harus melahirkan generasi cerdas namun juga membentuk siswa berkarakter budaya, dimana kurikulum menjadi standar basis pelajaran wajib yang harus diperoleh murid dan guru dalam kegiatan belajar mengajar," jelasnya.
Slogan tujuan pendidikan nasional, kata mantan Komandan Nasional Banser NU ini, hendaknya diikuti dengan tindakan nyata, memecat guru bukan solusi namun mengurai akar persoalan menjadi hal yang sangat penting.
"Tidak mustahil kejadian serupa akan terjadi di tempat lain bila tidak ada perubahan dalam kebijakan pengelolaan kelas. Ukuran kemajuan pembangunan bukan semata pada peningkatan fisik dan angka, namun juga harus melahirkan masyarakat yang berkebudayaan," tegasnya.
