You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Walikota Jakbar Buka Pelatihan Wirausaha Industri Baru di Kalideres
photo Folmer - Beritajakarta.id

Wali Kota Jakbar Buka Pelatihan Kewirausahaan di Kalideres

Wali Kota Jakarta Barat, Anas Efendi, bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Energi (PE) DKI Jakarta, Yuli Hartono, membuka kegiatan pelatihan kewirausahaan baru di Kecamatan Kalideres, Senin (5/3).

Saya juga minta lurah dan camat menjalin kerja sama dengan pengembang untuk menyediakan lahan tempat usaha

Pelatihan ini diikuti 40 peserta pelaku usaha komoditi makanan dan minuman.

Dewan Minta Produk UKM-IKM Dipasarkan Saat Asian Games

Melalui kegiatan ini, Anas berharap, para peserta yang mengikuti pelatihan nantinya dapat membuka lapangan pekerjaan baru di Jakarta Barat. "Perizinan usaha dan peminjaman modal usaha melalui perbankan, nantinya akan dibantu oleh Pemprov DKI," ujarnya.    

Anas juga menginstruksikan lurah dan camat se-Jakarta Barat, ikut aktif mensosialisasikan kepada warga untuk ikut pelatihan kewirausahaan baru ini.

Kepala Dinas PE DKI Jakarta, Yuli Hartono menjelaskan, pelatihan ini digelar mulai 5 hingga 9 Maret  secara serentak di 44 kecamatan yang tersebar di Jakarta Barat, Utara dan Kepulauan Seribu.

"Ada empat komoditi usaha yang diberikan dalam pelatihan ini, yaitu makanan minuman, fasyen, kerajinan tangan dan servis handphone. Target peserta yang dicapai sebanyak 7.040 warga," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye12015 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1362 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1330 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1299 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1008 personBudhi Firmansyah Surapati