You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Anies Himbau Kader HMI Maknai Sila Kelima
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Gubernur Hadiri Pelantikan Pengurus Majelis Nasional KAHMI

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menghadiri acara pelantikan Pengurus Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) masa bakti 2017-2022. 

Selamat bertugas kepada pengurus terlantik

Pantauan beritajakarta, acara pelantikan ini turut dihadiri Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla; Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan; Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo; serta sejumlah tokoh nasional lainnya.

Dalam sambutannya, Anies mengatakan, nilai keadilan dan persatuan sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Wagub Apresiasi Kontribusi Konkret untuk Atasi Permasalahan Sampah

"Kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang harus menjadi pedoman," ujar Anies, di lokasi acara, salah satu hotel di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (11/3) malam.

Dijelaskannya, mereka yang dilantik malam ini tidak hanya memiliki gelar akademik yang baik. Tapi, juga merupakan aktivis yang banyak berkontribusi di bidangnya masing-masing.

"Selamat bertugas kepada pengurus terlantik. Semoga amanah dan bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya," tandasnya.

Sekadar diketahui, presidium atau pengurus Majelis Nasional KAHMI periode 2017-2022 yang dilantik di antaranya yakni, Siti Zuhro, Ade Komarudin, dan Ahmad Riza Patria. Sedangkan, Kamurassamad terpilih sebagai Koordinator Presidium.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1186 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1169 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye953 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye940 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye850 personBudhi Firmansyah Surapati