You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Pemkot Jaktim Koordinasi Dengan KPK Amankan Aset Pemprov DKI
.
photo Nurito - Beritajakarta.id

Pemkot Jaktim Koordinasi Dengan KPK Amankan Aset Pemprov DKI

Pemerintah Kota Jakarta Timur akan menyerahkan database jumlah aset Pemprov DKI yang saat ini masih dikuasai pihak ketiga. Seluruh data akan diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mencarikan solusinya.

Kita akan siapkan semaksimal mungkin database soal aset seperti yang diminta KPK

Wali Kota Jakarta Timur, Bambang Musyawardana mengatakan, pemberian data ini sesuai dengan arahan KPK saat melakukan kunjungan kerja dan supervisi pencegahan korupsi ke kantor wali kota pada Kamis (15/3) kemarin. Dari data itu akan ditelusuri dan diambil penanganannya bersama-sama.

“Kita akan siapkan semaksimal mungkin database soal aset seperti yang diminta KPK. Totalnya ada 256 bidang lahan yang akan kita laporkan. Seluruh data itu merupakan hasil temuan BPK juga,” kata Bambang, Jumat (16/3).

Dewan Dorong Proses Penghapusan Aset Dipercepat

Menurutnya dari temuan itu, sebenarnya pihaknya sudah memanggil tiga kali kepada pihak-pihak yang menguasai aset Pemprov DKI. Bahkan ada aset yang sudah dikuasai pihak ketiga sejak tahun 1971.

Sementara, Ketua Tim Pencegahan Korupsi Sumber Daya Alam KPK, Dian Patria mengatakan, pihaknya bersama Pemkot Jakarta Timur akan bersama-sama memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik. Mulai dari perbaikan sistem, pencegahan pendataan dan sebagainya. Termasuk soal aset Pemda yang masih dikuasai pihak ketiga akan ditangani secepatnya.

“Makanya mengenai banyaknya lahan yang diserobot pihak ketiga, kita minta database dulu. Data itu harus detail, menyebutkan lokasi, luas lahan, bentuk dokumen tanahnya berupa apa dan sebagainya. Dari situ kita nanti bisa lihat, akan dimulai dari mana mulai penanganannya,” tandasnya.

Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun langkah ini hanya bisa dilakukan terhadap lahan yang masih dikuasai pihak ketiga dan belum diproses secara hukum.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Rano Tanggapi Pandangan Umum Legislatif terhadap P2APBD 2024

    access_time16-06-2025 remove_red_eye1691 personBudhi Firmansyah Surapati
  2. Pemprov DKI Komitmen Terhadap Transparansi Pengelolaan Pajak

    access_time17-06-2025 remove_red_eye1671 personDessy Suciati
  3. Ratusan Tenaga Pendidik Diedukasi Budaya Antikorupsi

    access_time19-06-2025 remove_red_eye1342 personFolmer
  4. Beragam Bunga Hiasi Kantor Wali Kota Jakut Jelang HUT ke-498 Jakarta

    access_time19-06-2025 remove_red_eye1133 personAnita Karyati
  5. Aparatur BPPJ DKI Ditanamkan Budaya Antikorupsi

    access_time17-06-2025 remove_red_eye1111 personFolmer

Hitung Mundur 22 Juni 2027

00
Hari
00
Jam
00
Menit
00
Detik