Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),  menggelar sosialisasi rencana aksi koordinasi, supervisi dan pencegahan korupsi (Korsupgah) di ruang Pola Kantor Wali Kota, Selasa (17/4). 

Masukan dan petunjuk KPK diperlukan bagi aparatur agar terhindar dari hal yang merugikan diri sendiri maupun pemerintah daerah

Wali Kota Jakarta Barat, Anas Efendi mengatakan, kegiatan ini merupakan sinergi apartur pemerintah dan KPK dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

"Masukan dan petunjuk KPK diperlukan bagi aparatur agar terhindar dari hal yang merugikan diri sendiri maupun pemerintah daerah," ujarnya. 

Perwakilan KPK, Dian Patria menjelaskan, pihaknya menjadi mitra pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan dalam upaya pencegahan korupsi. 

Karena itu, sambung Dian, pihaknya berupaya lebih mengoptimalkan kordinasi dan supervisi selain pencegahan, penindakan dan monitoring. 

"Sejak dua tahun lalu, KPK telah memformalkan unit kordinasi, supervisi dan pencegahan korupsi (Korsupgah)," tanda snya.