You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 Pemkot Tanggerang Belajar Pertanian Perkotaan ke DKI
photo Doc - Beritajakarta.id

Pemkot Tanggerang Belajar Pertanian Perkotaan ke DKI

31 pegawai Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Kota (Pemkot) Tanggerang, Banten melakukan studi banding ke Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta untuk mempelajari program pertanian perkotaan (urban farming) di Ibukota.

Mereka ingin meningkatkan pengetahuan dalam hal komoditas pertanian berbasis hidroponik, vertical garden dan aquaponik

Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Darjamuni mengatakan, dalam kunjungannya, rombongan Dinas Ketahanan Pangan Pemkot Tanggerang sempat mengunjungi sejumlah Gang Hijau. Di antaranya Gang Hijau Asmat, Kampung Iklim dan Gang Hijau H. Jali di Petukangan Selatan, Jakarta Selatan.

"Mereka ingin meningkatkan pengetahuan dalam hal komoditas pertanian berbasis hidroponik, vertical garden dan aquaponik," ujarnya, Rabu (25/4).

Dinas KPKP Bentuk Komunitas Urban Farming

Menurut Darjamuni, Dinas Ketahanan Pangan Pemkot Tanggerang menyatakan ingin menyeleraskan pengelolaan urban farming di DKI dengan program bernama kawasan pangan lestari Kota Tangerang.

"Rombongan kami terima di RPTRA Manunggal. Kita menyambut baik kunjungan tersebut dan semoga dapat bermanfaat," ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Ricky mengapresiasi upaya Dinas KPKP DKI Jakara dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui program pertanian perkotaan.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11745 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1355 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1313 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1292 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1001 personBudhi Firmansyah Surapati