You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Anies Dampingi Jokowi Tinjau Pelican Crossing di Jl MH Thamrin
photo Dadang Kusuma Wira Putra - Beritajakarta.id

Anies Dampingi Jokowi Tinjau Pelican Crossing di Jl MH Thamrin

Kalau ada jembatan penyeberangan orang di sini secara estetika cukup menganggu

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mendampingi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) meninjau pelican crossing di kawasan Bundaran HI, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Pelican crossing tersebut merupakan fasilitas pengganti Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). Tujuannya, untuk meningkatkan estetika sekaligus lebih memudahkan pejalan kaki yang menyeberang jalan, utamanya para penyandang disabilitas.

Anies Resmikan Jakarta International Equestrian Park Pulomas

Usai mencoba langsung menyeberangi jalan menggunakan pelican crossing, Presiden Republik Indonesia, Jokowi mengatakan, pelican crossing merupakan fasilitas penyeberangan yang memudahkan masyarakat karena tidak perlu naik tinggi-tinggi sebagaimana menggunakan JPO.

"Saya melihat, kalau ada jembatan penyeberangan orang di sini secara estetika cukup menganggu," ujarnya, Kamis (2/8).

Sementara, Anies Baswedan menegaskan, selain memudahkan ibu hamil dan penyandang disabilitas, pelican crossing juga ramah bagi para orang tua.

"Kebetulan ini saya juga mengajak ibunda (Aliyah Rasyid Baswedan -red) untuk melihat dan mencoba menyeberang jalan memanfaatkan fasilitas pelican crossing," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1184 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1163 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye949 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye933 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye848 personBudhi Firmansyah Surapati