Pemprov DKI Diminta Tindak Lanjuti Temuan BPKP
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta menemukan anggaran siluman di Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta. Jumlahnya pun sangat fantatis yakni mencapai triliunan rupiah. Dianggal siluman karena program kegiatan tersebut tidak pernah dibahas oleh ekesekutif dengan dewan, namun muncul dalam APBD.
Agar tidak ada lagi pemborosan anggaran untuk alokasi program yang tidak jelas
Kepala BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Bonny Anang Dwijanto mengatakan, pihaknya menemukan anggaran siluman di dua dinas yakni Dinas PU dan Dinas Kesehatan senilai Rp 3,518 triliun dengan 252 kegiatan fiktif pada APBD 2014.
"Anggaran ini sudah kami konfirmasi kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait. Mereka mengaku tidak pernah menganggarkan kegiatan ini ke dalam APBD, namun tiba-tiba muncul di dalam anggaran," ujar Bonny saat acara Semiloka Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan, di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (6/11).
KPK Soroti Penerimaan Pajak DKIAnggaran siluman tersebut ditemukan tidak hanya pada APBD 2014 saja, melainkan juga pada APBD tahun sebelumnya. Jumlah kegiatan fiktif Dinas PU DKI pada APBD 2014 bahkan meningkat dari kegiatan fiktif yang ditemukan pada APBD 2013. Anggaran siluman Dinas PU DKI pada APBD 2013 mencapai Rp 1,226 triliun dengan 128 kegiatan fiktif.
Bonny pun meminta Pemprov DKI segera menelusuri temuan ini untuk ditindaklanjuti. "Agar tidak ada lagi pemborosan anggaran untuk alokasi program yang tidak jelas," kata Bonny.
Sementara di Dinas Kesehatan DKI, anggaran siluman yang ditemukan mencapai Rp 33,442 miliar dengan 34 kegiatan. Berbeda dengan Dinas PU, di Dinas Kesehatan tahun ini anggaran siluman yang ditemukan jumlahnya menurun dibandingkan tahun sebelumnya. "Pada APBD 2013 mencapai Rp 210,801 miliar dengan 58 kegiatan fiktif," ungkapnya.
Bonny pun menyarankan agar e-budgeting segera diterapkan. Hal ini untuk menghindari adanya kasus serupa pada APBD 2015 mendatang. "Proses penyusunan hingga penetapan APBD dan APBD Perubahan itu sangat rawan berpotensi korupsi. Meski anggaran sudah disahkan, sering kali tiba-tiba muncul anggaran (siluman) di dalamnya, semoga e-budgeting menjadi jalan keluar penyelesaian permasalahan ini," tandas Bonny.
