You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
BUMD DKI Teken MoU untuk Saling Bersinergi
photo Punto Likmiardi - Beritajakarta.id

BUMD DKI Teken MoU untuk Saling Bersinergi

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta melakukan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) untuk saling bersinergi satu dengan yang lainnya.

Harus bekerja sama dan bisa saling membantu

MoU ditandatangani langsung direktur utama (dirut) dari 17 BUMD di antaranya, PT MRT Jakarta, PD PAL Jaya, PD Sarana Jaya, PT Jakarta Propertindo (Jakpro), PDAM Jaya, dan PD Dharma Jaya.

Anies mengatakan, penandatanganan MoU ini memiliki arti penting, baik dari sisi bisnis maupun pelaksanaan dukungan terhadap pembangunan di Ibukota yang bisa dikolaborasikan antar BUMD.

Sandi Ingin BUMD Saling Bersinergi dan Punya Daya Saing

"Pagi ini semua direktur BUMD berkumpul dan diminta untuk menandatangani MoU agar bisa saling bersinergi," ujarnya, usai menyaksikan penandatanganan MoU, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/8).

Menurut Anies, kerja sama ini harus bisa direalisasikan untuk bisa saling mendukung serta berbagi pengalaman dan pengetahuan. Sehingga, diharapkan semua BUMD bisa berkolaborasi dalam menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sesuai dalam visi dan misi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

"Kita ingin BUMD ini tidak berjalan sendiri-sendiri, tapi harus bekerja sama dan bisa saling membantu. Ini bisa menciptakan efisiensi dan efektivitas," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11918 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1360 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1326 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1296 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1005 personBudhi Firmansyah Surapati