Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengecek temuan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait dengan anggaran siluman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014. Agar kasus serupa tak terulang, Pemprov DKI akan menerapkan sistem e-budgeting untuk anggaran 2015 mendatang.

Saya tidak mau ada itu (dana siluman) di era saya, mesti jelas. Di 2015 kita tidak mengenal dana siluman

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, akan mengecek kebenaran dari temuan BPKP DKI Jakarta tersebut. Dia menilai temuan tersebut karena ada kesalahan dalam memasukkan data. "Saya tidak yakin angka itu, karena angka itu terlalu besar, hampir menyamai DPA dari Dinas Kesehatan. Saya mau cek benar atau salah," kata Saefullah, di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (6/11).

Pihaknya pun menjamin pada 2015 mendatang tidak akan dana siluman. Karena sistem e-budgeting akan diterapkan mulai dari perencanaan hingga penerapan. "Saya tidak mau ada itu (dana siluman) di era saya, mesti jelas. Di 2015 kita tidak mengenal dana siluman," ucapnya.

Menurut Saefullah, dengan diterapkannya sistem e-budgeting akan terlacak jika ada perubahan dalam APBD. Sehingga  bisa diketahui oknum yang memasukkan kegiatan fiktif yang sebelumnya tidak ada dalam pembahasan.

"Kan kita sudah punya e-budgeting nih. Kalau ada yang tiba-tiba memasukkan akan ketahuan, ini siapa yang merubah, jam berapa, kapan, hari, dan tanggal," ujar mantan Walikota Jakarta Pusat itu.

Dia menyebutkan dengan sistem e-budgeting, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memasukkan anggaran bersamaan dengan rinciannya. Hal tersebut berbeda dengan sebelumnya yang hanya menyerahkan anggaran bulat. "Saya dari tiga bulan lalu sudah teriak-teriak kita mau pakai e-budgeting. Nomenklaturnya bukan hanya mencantumkan biaya total tapi harus dirinci, harus ada uraiannya," ucapnya.

Dia pun berharap agar media ikut mengawasi dalam pembahasan APBD DKI Jakarta. Terlebih Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) baru saja diserahkan kepada DPRD DKI Jakarta. "Kita kan sudah mengajukan nih. Dalam pembahasan itu kelihatan ini yang diajukan SKPD, kalau tiba-tiba ada kegiatan yang muncul mesti dilacak," katanya.

Seperti diketahui BPKP DKI menemukan banyaknya anggaran siluman di Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Di Dinas PU DKI nilainya mencapai Rp 3,518 triliun pada APBD 2014 dengan 252 kegiatan fiktif. Sementara di Dinas Kesehatan anggaran siluman yang ditemukan mencapai Rp 33,442 miliar dengan 34 kegiatan.