Pembebasan lahan menjadi salah satu masalah yang kerap dihadapi dalam penanggulangan banjir di ibu kota. Bahkan, terkadang hal itu menghambat pekerjaan fisik yang dikerjakan. Termasuk terhambatnya proyek sodetan Ciliwung-Kanal Banjir Barat (KBT) yang hingga kini belum rampung 100 persen karena persoalan pembebasan lahan.

Kita kan mau antisipasi banjir, yang jadi masalah dari tahu ke tahun adalah pembebasan lahan. Ada lahan yang diakui beberapa pihak

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, salah satu proyek yang terganjal pembebasan lahan yakni sodetan Ciliwung-KBT dan penambahan Pintu Air Manggarai. Proyek tersebut dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

"Kita kan mau antisipasi banjir, yang jadi masalah dari tahu ke tahun adalah pembebasan lahan. Ada lahan yang diakui beberapa pihak," kata Basuki, disela-sela meninjau pembangunan sodetan Kampung Pulo, Jakarta Timur, Selasa (18/11).

Agar masalah tidak berlarut-larut, Basuki pun akan mengambil jalur hukum. Di mana pembayaran lahan ke warga akan dititipkan ke pengadilan yang biasa disebut konsinyasi.

"Beberapa juga menawarkan harga yang tidak masuk akal. Kalau harga dari appraisal (tim penilai harga tanah independen) 10 yah akan bayar 10, kalau tetap ngotot yah kita konsinyasi lalu bongkar, selesai," tegas Ahok, sapaan akrabnya.

‎Selain sengkarut kepemilikan lahan, warga yang terdampak proyek penanggulangan banjir di Jakarta juga enggan direlokasi atau dipindahkan. Pemprov DKI mengaku kesulitan memindahkan warga, padahal telah disediakan rumah susun sewa sederhana (rusunawa).

"Prinsip kita jelas, kita tidak bisa lagi pindahin orang terlalu jauh, karena faktor kehidupan mereka, mata pencaharian mereka. Nah kita lagi bangun 500 unit rusun. Sampai akhir tahun siap," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), T Iskandar mengakui, pihaknya kesulitan dalam melakukan proyek sodetan Kali Ciliwung dan pembuatan benteng banjir di Kali Ciliwung, yang menjadi perbatasan antara Kelurahan Bukit Duri (Jakarta Selatan) dengan Kelurahan Kampung Pulo (Jakarta Timur).

"Untuk pengerjaan benteng banjir di Kali Ciliwung saja, kita butuh bebasin lahan 20-30 meter di sisi kiri kanan Kali Ciliwung sepanjang 19 kilometer," jelas Iskandar.

Hingga saat ini, pihaknya belum bisa membebaskan rumah-rumah warga. Hanya 17 rumah toko (ruko) yang baru berhasil dibebaskan Pemprov DKI. "Belum selesai yang dibebaskan. Dari Pemprov, baru membebaskan 17 ruko. Yang lain akan kita lakukan di tanah pemerintah dan tanah pengembang. Total kita butuh 20-30 meter sepanjang sisi kiri dan kanan Kali Ciliwung," ungkapnya.