You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Dinas PMPTSP akan Uji Coba Pelayanan IMB dan KRK Online
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Dinas PM dan PTSP akan Uji Coba Pelayanan IMB dan KRK Online

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM dan PTSP) DKI Jakarta, akan melakukan uji coba pelayanan berkas Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan surat Keterangan Rencana Kota (KRK) via online secara serentak di seluruh kantor PTSP tingkat kecamatan, awal Desember nanti.

Kalau ternyata uji coba ini lebih efektif, maka layanan via online ini akan kami terapkan pada 2019 nanti

Kepala Dinas PM dan PTSP DKI Jakarta, Edy Junaedi mengatakan, selama ini untuk pelayanan berkas IMB dan KRK masih dilakukan secara manual di mana warga harus datang langsung membawa berkas persyaratan ke kantor PTSP kecamatan.

Diakui Edy, waktu pengurusan berkas IMB dan KRK memang lebih lama dibanding izin lainnya, karena persyaratannya lebih banyak dan perlu ketelitian dari petugas.

Booth DPMPTSP DKI Terfavorit di UI Career and Scholarship Expo 2018

"Mulai awal Desember kami akan uji coba pelayanan berkas IMB dan KRK via online di seluruh kantor PTSP kecamatan secara serentak," ujarnya, Senin (12/11).

Dia berharap, layanan melalui online nanti dapat lebih efektif dan mempersingkat waktu pengurusan IMB dan KRK di kantor PTSP kecamatan.

"Kalau ternyata uji coba ini lebih efektif, maka layanan via online ini akan kami terapkan pada 2019 nanti," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1177 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1153 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye931 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye919 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye840 personBudhi Firmansyah Surapati