DKI Analisa Wilayah untuk Percepatan Penanganan Banjir
Sehari pasca dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menginstruksikan seluruh jajarannya untuk bersiap mengantisipasi banjir yang mulai melanda sejumlah wilayah ibu kota. Salah satu langkah yang akan dilakukan Pemprov DKI adalah menganalisa permasalahan daerah rawan banjir sehingga bisa dicarikan solusi penanganannya secara cepat.
Saya sudah minta DPU (Dinas Pekerjaan Umum) DKI untuk segera menganalisa data ratusan Rukun Warga (RW) di ibu kota yang terancam banjir, masalahnya di mana ? Biar cepat kita tangani
"Saya sudah minta DPU (Dinas Pekerjaan Umum) DKI untuk segera menganalisa data ratusan Rukun Warga (RW) di ibu kota yang terancam banjir, masalahnya di mana ? Biar cepat kita tangani," kata Basuki di Balaikota, Kamis (20/11).
Dari hasil blusukan ke sejumlah rumah pompa dan pemukiman warga rawan banjir di ibu kota beberapa waktu lalu, Basuki juga mengungkapkan, kondisi sebagian rumah pompa saat ini tidak memiliki bahan bakar untuk operasional penanggulangan banjir.
Terendam Banjir, 268 KK di Pejaten Timur Mengungsi"Ada pula sebagian rumah pompa yang sudah tidak hidup lagi. Mesinnya rusak. Saya sudah minta masalah tersebut segera diselesaikan," pintanya.
Pemprov DKI juga telah meminta izin ke Kementerian PU untuk mengambil tindakan cepat dalam upaya penanganan banjir di ibu kota. Sebab, terlambatnya penanganan banjir di ibu kota selama ini disebabkan saling lempar tanggung jawab antara Pemprov DKI dengan Kementerian PU.
"Kita tidak bisa lagi bicara mana DPU DKI atau Kementerian PU, atau alasan tidak ada alat berat. Menteri PU juga sudah setuju, mana yang bisa kita masuk, ya langsung dikerjakan. Gak kayak dulu lagi. Kita kerjakan TB Simatupang, malah dimarah-marahin," tuturnya.
Ia menjelaskan, penanganan antisipasi banjir yang akan melanda ibu kota akan dibahas dalam rapat pimpinan (rapim) pada hari Senin (24/11) mendatang. Rapim tersebut membahas antara laporan RW dengan lurah yang wilayahnya terancam banjir dengan data dari rumah pompa air serta DPU DKI. Menurutnya, penanganan banjir di ibu kota pada tahun sebelumnya tidak terkoneksi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI. Akibatnya, masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri.
"Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI sebenarnya sudah tahu di mana saja titik rawan bencana. Data ini seharunya dilaporkan ke DPU untuk dibereskan. Tapi, yang ada masing-masing instansi jalan sendiri. Mulai tahun ini, kita mulai serius penanganan banjir," tegasnya.
Basuki menambahkan, pihaknya telah menyiapkan alat berat serta pompa mobile untuk mengatasi banjir yang bakal melanda sejumlah wilayah di ibu kota. Dengan dukungan alat tersebut, ia berharap sejumlah bangunan yang menghalangi arus air bisa segera dibongkar. Begitu pun dengan wilayah yang tergenang bisa langsung disedot dengan pompa mobile.
"Jadi yang mesti dibongkar, ya bongkar. Ya mesti di-sheet pile, ya segera kita kerjakan cepat," tambahnya.
