You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 1.264 Personel Gabungan Siaga Amankan 197 Gereja di Jakut
photo Budhi Firmansyah Surapati - Beritajakarta.id

1.264 Personel Gabungan Bantu Pengamanan Natal di Jakut

Sebanyak 1.264 personel gabungan Kepolisian, TNI, Satpol PP, dan Sudin Perhubungan, dikerahkan untuk membantu pengamanan dan kelancaran perayaan Natal di Jakarta Utara.

Seluruh masyarakat saya harap ikut berperan menjaga keamanan

Wali Kota Jakarta Utara, Syamsudin Lologau mengatakan, pengerahan aparat gabungan ini untuk memastikan agar perayaan Natal bisa berjalan aman, tertib dan kondusif.

200 Personel Satpol PP Jakut Siap Bantu Pengamanan Natal

Selain itu, Syamsudin juga meminta agar masyarakat ikut aktif menjaga lingkungan.

"Seluruh masyarakat saya harap ikut berperan menjaga keamanan," ujar Syamsudin, Senin (24/12).

Kepala Kepolisian Resort (Polres) Metro Jakarta Utara, Kombes Reza Arief Dewanto menjelaskan, pengamanan perayaan malam Natal ini merupakan rangkaian dari operasi lilin yang digelar mulai 21 Desember hingga 1 Januari mendatang. 

"Pengamanan melibatkan 1.264 personel gabungan Polri, TNI, Pemda, dan beberapa potensi masyarakat," bebernya.

Selain itu personel juga disiapkan untuk mengantisipasi sejumlah titik rawan kemacetan. Untuk itu, pihaknya sudah menyiagakan lima pokso pengamanan dan 25 pos pengamanan jalur lalu lintas mulai dari Penjaringan sampai Cilincing. 

"Kita juga menurunkan patroli gabungan," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11996 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1361 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1329 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1298 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1006 personBudhi Firmansyah Surapati