DKI Siap Jadi Investor Pembangunan Bandara di Karawang
Pemprov DKI Jakarta berencana membangun bandara di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Selain untuk menambah kapasitas penerbangan, pembangunan bandara tersebut juga bertujuan menekan logistik ke ibu kota.
Kalau ternyata investor masih ragu-ragu memikirkan balik keuntungannya, biar DKI yang berinvestasi
Hal ini menjadi salah satu pembahasan yang dibicarakan dalam Forum Kerja sama Daerah Mitra Praja Utama (MPU) yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (27/11).
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pihaknya siap berinvestasi dalam pembangunan bandara tersebut. Hanya saja, pihaknya akan terlebih dahulu melihat kapasitas Bandara Ali Sadikin yang akan dibangun di kawasan Marunda, Jakarta Utara. Jika keberadaan Bandara Ali Sadikin nantinya belum cukup menangani volume arus penumpang maupun barang menuju Jakarta, maka Pemprov DKI menyatakan kesiapannya untuk berivestasi membangun bandara di Karawang.
DKI Garap Pasar Wisatawan Taiwan"Kalau ternyata investor masih ragu-ragu memikirkan balik keuntungannya, biar DKI yang berinvestasi," ujar Basuki, di acara Rapat Kerja Gubernur Forum Kerja Sama Daerah MPU di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (27/11).
Dikatakan Ahok, sapaan akrabnya, Pemprov DKI Jakarta tidak akan rugi jika berinvestasi dalam pembangunan bandara. Sebab semakin banyak bandara yang berdekatan dengan Jakarta, bisa menekan biaya logistik. Bahkan, pihaknya juga berencana membangun pelabuhan.
"Kita mau bangun pelabuhan laut, bandar udara, ini untuk menekan biaya logistik kita. Karena ini juga ada hubungannya. Kalau (bandara) cuma satu tidak efisien, bisa masalah juga," ucapnya.
Saat ini, kata Ahok, Pemprov DKI tengah menjalankan konsep perluasan wilayah dengan cara membangun fasilitas dan infrastruktur di wilayah mitra yang bisa membantu kepentingan warga Jakarta.
Konsep ini tercermin juga dari program pemberian hibah keuangan kepada 8 wilayah mitra DKI beberapa waktu yang lalu. Namun dikatakannya, hal itu bukanlah suatu bentuk campur tangan DKI terhadap pemerintahan di daerah penyangga itu. "Yang kami maksud kami membantu tanggung jawab keuangannya. Urusan birokrasi dan kekuasaan silakan tetap dilakukan oleh pemerintahnya masing-masing," tandasnya.
