Upaya pemberdayaan Usaha Kecil Mikro (UKM) terus dilakukan Pemprov DKI dengan memberikan bantuan permodalan. Bantuan modal tersebut akan diberikan lewat perbankan tempat Pemprov DKI menyimpan uang. Ini dilakukan setelah anggaran Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI dari APBD 2014 sebesar Rp 600 miliar tak terserap.

Kita ada anggaran hampir Rp 600 miliar di Dinas KUMKMP, bingung mau dipakai bagaimana. Karena banyak sekali penyimpangan. Itu sebenarnya memang untuk bantuan modal kerja

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, salah satu penyebab bantuan modal tak bisa tersalurkan, lantaran pihaknya kesulitan untuk mendapatkan database pelaku UKM di Jakarta. Selain itu, tak jarang juga peminjam modal sebelumnya tak patuh dalam mengembalikan pinjaman. Sehingga anggaran yang ada mengendap tidak bisa berjalan untuk pelaku usaha lainnya.

"Kita ada anggaran hampir Rp 600 miliar di Dinas KUMKMP, bingung mau dipakai bagaimana. Karena banyak sekali penyimpangan. Itu sebenarnya memang untuk bantuan modal kerja," kata Basuki di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (9/12).

Agar kejadian serupa tak terulang lagi, ke depan pihaknya akan menggandeng sejumlah bank, baik untuk penyaluran dana maupun penagihanya. Selain itu juga akan dilakukan analisis kelayakan calon penerima bantuan modal usaha. Caranya DKI akan menyimpan sejumlah uang di bank untuk bisa disalurkan.

"Intinya tempat usaha, beri bantuan modal dengan transaksi perbankan, mereka dianalisa bank pantas tidak. Saya harap sistem ini bisa jalan terlebih dahulu di Jakarta," kata Ahok, sapaan akrabnya.

Rencananya, Pemprov DKI akan menyimpan uang hingga Rp 1 triliun untuk membantu pelaku usaha di ibu kota. "Bank manapun taruh duit seneng. Sistem jalan dulu baru bisa dilakukan," ucapnya.