You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
BPRD Gencarkan Optimalisasi Pajak Melalui Surat Paksa
photo Dadang Kusuma Wira Putra - Beritajakarta.id

BPRD Terus Gencarkan Optimalisasi Pajak

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta tengah menggencarkan penagihan aktif untuk optimalisasi penerimaan pajak di Ibukota.

Saat ini kita mulai memberikan surat paksa penagihan aktif

Kepala BPRD DKI Jakarta, Faisal Syafruddin mengatakan, berbagai cara terus dilakukan jajarannya untuk mendongkrak penerimaan pajak daerah. Salah satunya dengan memberikan surat paksa penagihan aktif kepada Wajib Pajak (WP) yang menunggak pajak.

"Optimalisasi penerimaan pajak daerah harus dilakukan dengan berbagai upaya. Saat ini kita mulai memberikan surat paksa penagihan aktif," ujarnya, Rabu (3/7).

Pajak Air Tanah Tahun Ini Ditarget Capai Rp 145 Miliar

Faisal berharap, dengan diberikan surat paksa penagihan pajak, para WP dapat memenuhi kewajiban pajaknya. Penagihan dengan surat paksa tersebut akan dilakukan sekitar tiga kali pada objek Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) serta Pajak Restoran.

"Sudah dua kali kami menyampaikan surat paksa. Pertama pada Maret lalu dan kedua di bulan Juni. Rencananya surat paksa ketiga akan dilakukan di September mendatang setelah jatuh tempo," tandasnya.

Sekadar diketahui, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019, penerimaan pajak daerah di Ibukota ditargetkan sebesar Rp 44 triliun. Hingga Juni lalu, realisasi penerimaan pajak sudah mencapai sekitar Rp 13 triliun.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1172 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1150 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye921 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye916 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye838 personBudhi Firmansyah Surapati