You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Pemprov Kerja Sama dengan Botika dalam Penggunaan Teknologi Chatbot
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

Pemprov DKI Kerja Sama dengan Botika dalam Penggunaan Teknologi Chatbot

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bekerja sama dengan perusahaan digital Botika Teknologi Indonesia (Botika) dalam penggunaan teknologi chatbot yang berfungsi untuk memudahkan pengumpulan informasi dari warga Ibukota.

Teknologi chatbot ini bisa mempermudah kinerja Pemprov dalam mengumpulkan informasi dari warga

CEO dan Founder Botika, Ditto Anindita mengatakan, perusahannya bersama Pemprov DKI Jakarta menawarkan produk teknologi chatbot dengan Machine Learning dan Natural Language Processing (NLP). Kolaborasi ini merupakan sebuah konsep evolusi kota untuk menuju City 4.0 dan mengentaskan berbagai permasalahan di Ibukota.

"Teknologi chatbot ini bisa mempermudah kinerja Pemprov dalam mengumpulkan informasi dari warga. Kita pakai satu nomor untuk menampung kemudian kita sebarkan langsung ke SKPD terkait," ujarnya, saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (13/9).

Pemprov DKI Sepakati Kerja Sama dengan 8 Perusahaan Digital

Ia menjelaskan, teknologi chatbot juga dapat memudahkan para adminstrator untuk lebih mudah membalas ribuan pesan dari dari warga Ibukota.

"Kita memonitor sosial media kemudian kita analisis pake sistem kita. Kalau ada masalah teknis kita salurkan ke SKPD terkait," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye10665 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1323 personAnita Karyati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1245 personFakhrizal Fakhri
  4. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1232 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye965 personBudhi Firmansyah Surapati