You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
DPRD Kota Solok Komparasikan Pembahasan KUA-PPPAS APBD ke DPRD DKI Jakarta
.
photo Adriana Megawati - Beritajakarta.id

DPRD Kota Solok Pelajari Pembahasan KUA-PPPAS di DPRD DKI

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solok, Sumatera Barat melakukan studi komparasi tentang pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke DPRD DKI Jakarta.

Kita perlu sharing dengan DPRD DKI yang selama ini jadi acuan kita,

Ketua DPRD Kota Solok, Yutris Can mengatakan, selain studi komparasi, pihaknya juga berkonsultasi mengenai pembahasan KUA-PPAS di DPRD DKI Jakarta selama ini. Sebab, pembahasan KUA-PPAS merupakan pedoman dalam penyusunan APBD.

"Kita sudah ada pimpinan definitif dan akan bentuk menyusun KUA-PPAS. Sehubungan dengan itu, kita perlu sharing dengan DPRD DKI yang selama ini jadi acuan kita," ujarnya, Kamis (26/9).

DPRD DKI Studi Komparasi Tatib DPRD Pekalongan

Sementara itu, Kasubag Paripurna Fraksi dan Pansus Sekretariat DPRD DKI Jakarta, Nurbaini menjelaskan, saat ini pembahasan KUA-PPAS dilakukan di tingkat komisi. Di forum itu, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bersama anggota dewan membahas satu per satu program-program daerah.

"Kami sarankan dibahas di tingkat komisi. Di DKI sendiri ada namanya rapat Sub Banggar yang dihadiri ketua-ketua komisi," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1436 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1346 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1267 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1206 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1110 personFolmer