You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Pemprov DKI Gencarkan SMAB di Wilayah Kota dan Kabupaten
photo Doc - Beritajakarta.id

Sosialisasi Sekolah Madrasah Aman Bencana Terus Digencarkan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hingga kini terus menggencarkan sosialisasi Sekolah Madrasah Aman Bencana (SMAB) di lima wilayah kota dan kabupaten di Ibukota.

Kalau tidak salah tahun ini ada 50 sekolah yang kerja sama dengan BPBD DKI,

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, sosialisasi SMAB berisi peragaan serta simulasi tanggap bencana yang menyasar anak-anak usia SD hingga SMA. Tahun ini, terhitung ada 50 sekolah yang telah bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta dalam program ini.

"Kalau tidak salah tahun ini ada 50 sekolah yang kerja sama dengan BPBD DKI. Mereka dibina untuk lebih tanggap terhadap bencana kebakaran, banjir atau gempa," ujarnya, Selasa (1/10).

Simulasi Tanggap Bencana Kebakaran Digelar di Balai Kota

Sementara itu, Kepala BPBD DKI Jakarta, Subejo menambahkan, pihaknya akan menggelar sosiisasi SMAB di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu pada 3-4 Oktober 2019 nanti. Dalam kegiatan tersebut, para siswa dibekali sejumlah materi seperti mencari titik kumpul yang aman saat terjadi gempa, menjauhi kaca dan mematikan aliran listrik di dalam rumah apabila terjadi banjir.

"Dengan diberikannya materi-materi tersebut, para siswa diharapkan lebih tanggap bencana sedini mungkin," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye10827 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1327 personAnita Karyati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1249 personFakhrizal Fakhri
  4. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1242 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye969 personBudhi Firmansyah Surapati