Korps Alumni Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan simposium nasional yang mengangkat tema "Banjir dan Manajemen Bencana".

Pemprov DKI tidak bisa sendirian

Ketua Korps Alumni KNPI Provinsi DKI Jakarta, Mohamad Taufik mengatakan, sebagai salah satu upaya mengatasi banjir di Jakarta yang disebabkan tingginya debit air dari hulu bisa dilakukan dengan memperbanyak waduk atau embung di wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok.

"Pemprov DKI bisa memberikan dana hibah atau subsidi yang dikhususkan untuk merealisasikan waduk dan embung itu," ujarnya, di lokasi acara, salah satu hotel di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (7/3).

Menurutnya, apabila tidak disubsidi maka berat bagi ketiga wilayah ini membangun waduk atau embung mengingat biaya pembebasan lahan hingga pembangunan infrastrukturnya memerlukan biaya yang tidak sedikit.

"Pemprov DKI tidak bisa sendirian perlu kerja bersama dengan pemerintah pusat dan daerah lain di wilayah hulu," terang Taufik, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.

Taufik menjelaskan, banjir di Jakarta awal Januari hingga Februari 2020 disebabkan karena tiga hal yakni, banjir kiriman dari hulu, hujan lokal yang intensitasnya tinggi mencapai 377 mililiter, dan air laut pasang (rob).  

"Terpenting, penanganan bencana banjir tidak bisa parsial harus terintegrasi mau dengan naturalisasi dan normalisasi sungai harus segera dilakukan agar banjir di Ibu Kota bisa dikurangi," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Bina Operasi fan Pemeliharaan Ditjen SDA Kementerian Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Agung Djuhartono menuturkan, banjir menjadi masalah yang harus ditangani secara terpadu.

"Tidak bisa ditangani oleh pemerintah saja, tetapi perlu peran serta seluruh elemen masyarakat. Budaya membuang sampah secara sembarangan harus dihentikan," tandasnya.