You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Anggota Komisi C Ini, Apresiasi Langkah PT Transjakarta Hentikan Transaksi Tunai
.
photo doc - Beritajakarta.id

Layanan Transaksi Non Tunai Transjakarta Diapresiasi Dewan

Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Khoirudin, mengapresiasi langkah PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mengalihkan layanan transaksi non tunai secara total kepada pelanggan guna mencegah penularan COVID-19.

Disinyalir, penggunaan uang tunai menjadi salah satu media perantara penularan virus corona

Menurutnya, kebijakan tiket non tunai ini sejalan dengan kebijakan nasional melalui penerapan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) oleh Bank Indonesia dan kegiatan Strategis Daerah (KSD) Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yaitu Electronic Fare Collection (EFC).

"Kami dari Komisi C sangat mengapresiasi. Apalagi hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dimana pola pembayaran tunai sudah tidak sesuai lagi. Terlebih di Jakarta yang sedang bertransformasi menuju sistem City 4.0," ujarnya Selasa (24/3).

Antisipasi COVID-19, DPRD DKI Jakarta Hentikan Kegiatan Kunker

Ia menegaskan, akan terus mendorong agar transfromasi pembayaran tunai menjadi non tunai lebih digencarkan lagi untuk menekan penyebaran virus corona.

"Disinyalir, penggunaan uang tunai menjadi salah satu media perantara penularan virus corona," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1442 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1358 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1276 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1229 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1118 personFolmer