You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 Pemprov DKI Optimalisasi Layanan Publik di Masa PSBB Transisi
photo Folmer - Beritajakarta.id

Pemprov DKI Optimalisasi Layanan Publik di Masa PSBB Transisi

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap memprioritaskan optimalisasi layanan  publik secara daring saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi. 

Disertai penerapan protokol kesehatan 

Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi (ORB) Setda Provinsi DKI Jakarta, Iin Mutmainah mengatakan, pelayanan publik yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) tetap berjalan sejak dimulai penerapan PSBB hingga masa transisi. 

"Jajaran Pemprov DKI tetap memberikan layanan yang dibutuhkan oleh warga Ibukota disertai penerapan protokol kesehatan sebagai upaya antisipatif mencegah terjadinya penularan COVID-19," ujarnya, Jumat (19/6). 

Pemprov DKI Terus Optimalisasi Layanan Publik Saat Pandemi COVID-19

Iin menjelaskan, pelayanan publik yang diselenggarakan oleh OPD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta juga dimaksimalkan dengan sistem daring atau online untuk meminimalisir terjadinya kontak langsung.

"Aparatur yang bekerja di kantor juga menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Jika ada dokumen dari warga yang hendak diserahkan diutamakan menggunakan layanan drop box," terangnya. 

Ia mencontohkan, layanan secara daring salah satunya diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta. Alhasil, wajib pajak tidak perlu lagi repot mendatangi kantor unit pendapatan untuk menunaikan kewajiban penyetoran pajak. 

"Penyetoran pajak cukup melalui Anjungan Tunai Mandiri atau ATM bank yang telah ditunjuk. Sehingga, tidak ada layanan tatap muka. Informasi pajak saat ini juga dapat diakses melalui sistem daring," terangnya. 

Iin menambahkan, untuk penyelenggaraan pelayanan publik dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat dan pembatasan jarak antar manusia saat mengakses pelayanan publik, termasuk layanan survei dalam penelitian teknis perizinan tetap dilaksanakan dengan mengikuti protokol penyelanggaraan pelayanan publik tersebut.

"Pelayanan perizinan yang diajukan warga  tetap berjalan dan sesuai dengan waktu penyelesaian perizinan yang telah ditetapkan (Estimated Time Accomplishment/ETA). Petugas yang memberikan pelayanan juga mengikuti protokol penyelenggaraan pelayanan publik secara ketat guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Wagub Ajak 500 Pelajar Duta Trantibum Aktif Jaga Jakarta

    access_time16-11-2026 remove_red_eye8254 personBudhi Firmansyah Surapati
  2. Pemprov DKI Segera Tertibkan Penjualan Hewan Ilegal di Pasar Jatinegara

    access_time19-11-2026 remove_red_eye5610 personDessy Suciati
  3. Penggunaan Lahan Parkir Mobil Kopdes Bersifat Sementara

    access_time18-11-2026 remove_red_eye4496 personFakhrizal Fakhri
  4. Wali Kota Jakut Takziah ke Rumah Duka Bayi Meninggal di Tanjung Priok

    access_time16-11-2026 remove_red_eye4182 personAnita Karyati
  5. Dishub DKI Perkuat Penertiban Parkir Liar di Kawasan Blok M

    access_time17-11-2026 remove_red_eye3798 personAldi Geri Lumban Tobing