You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Pengawasan Protokol Kesehatan di UP PKB Cilincing Diperketat
.
photo Budhi Firmansyah Surapati - Beritajakarta.id

Pengawasan Protokol Kesehatan di UP PKB Cilincing Diperketat

Unit Pelayanan (UP) Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Cilincing, Jakarta Utara, memperketat pengawasan protokol kesehatan dengan menggencarkan sosialisasi dan upaya preventif serta penerapan sanksi sosial bagi pelanggar.

Kami selalu ingatkan pengunjung dengan pengeras suara setiap 30 menit sekali. 

Kepala UP PKB Cilincing, Christianto mengatakan, sejak merebaknya pandemi COVID 19 penerapan layanan di UP PKB Cilincing menyesuaikan dengan aturan PSBB yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta seperti penggunaan masker dan penyediaan sarana cuci tangan serta pengaturan jarak di ruang tunggu.

"Kami selalu ingatkan pengunjung dengan pengeras suara setiap 30 menit sekali. Jika ada pelanggaran kita kenakan sanksi sosial," katanya, Senin (27/7).

Selama PSBB Transisi, Satpol PP DKI Tindak Tegas Pelanggaran Protokol Kesehatan

Diakui Christ, sejak diberlakukan aturan PSBB sudah 41 pelanggar dikenakan sanksi sosial melakukan pembersihan di area PKB selama satu jam. Namun angka pelanggaran trennya terus menurun sejak diberlakukan PSBB masa transisi ini.

"Kondisi ini tidak membuat kewaspadaan lengah, malah kita perketat. Termasuk memastikan kesehatan petugas dengan melaksanakan rapid test pekan lalu," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1458 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1386 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1292 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1267 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1134 personFolmer