Banjir di Jakarta bukan hanya karena intensitas hujan lebih besar dari biasanya. Tapi, juga karena faktor sampah yang menyumbat aliran sungai hingga membuat sungai meluap. Belajar dari kasus itu, warga Jakarta diminta lebih arif dan bijak memperlakukan sungai agar keberadaannya tidak menjadi sumber musibah.

Ini mengajarkan pada kita supaya kita arif, bijak dan ramah untuk memperlakukan air dan sungai-sungai. Cara pandang kita dirubah dari hanya berpandangan daratan, kita harus memanfaatkan anuge rah air ini

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidajat mengatakan, permasalahan sampah menjadi salah satu faktor terjadinya banjir. Namun, untuk merubah pola masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai masih cukup sulit.

"Yang kita dapatkan banyak sampah dari atas. Ada sampah pohon pisang, sampah rumah tangga, tapi sebagian besar itu sudah bersih. Karena tiap hari kita akan kontrol betul. Sampah-sampah itu pasti akan menganggu aliran air," ujarnya saat menyusuri Sungai Ciliwung, Rabu (11/2).

Menurut Djarot, dirinya juga mendapatkan pelajaran lain dari susur Sungai Ciliwung yang dilakukan, yakni harus lebih arif dan bijak dalam memperlakukan air. Menurutnya, air harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi musibah bagi warga ibu kota.

"Ini mengajarkan pada kita supaya kita arif, bijak dan ramah untuk memperlakukan air dan sungai-sungai. Cara pandang kita dirubah dari hanya berpandangan daratan, kita harus memanfaatkan anugerah air ini," katanya.

Sementara itu, untuk warga yang bermukim di bantaran sungai pihaknya akan merelokasi ke tempat yang lebih aman. Pasalnya, Pemprov DKI Jakarta bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan melakukan normalisasi Sungai Ciliwung.

"Kami Pemprov DKI membangun rusunawa untuk bisa memindahkan mereka yang hidup di tempat tidak layak dan tidak manusiawi. Jadi itu yang kita lakukan untuk menata hunian di Jakarta," jelasnya.

Pihaknya juga bekerjasama dengan TNI untuk membersihkan sampah di sepanjang Sungai Ciliwung. Kerjasama yang dilakukan berlangsung sejak Desember 2014 hingga akhir 2015 mendatang.

"Kalau kita melakukan penataan tidak bisa sepotong-sepotong, tidak konsisten dan tidak berkelanjutan. Harus berkesninambunganan," tegasnya.