Pertemuan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) Hanif Dakhiri melahirkan sejumlah keputusan penting untuk menyinergikan kebijakan Kemenakertrans dengan Pemprov DKI. Salah satunya rencana menjadikan DKI sebagai percontohan (role model) dalam penanganan tenaga kerja.

I ntinya Pemda DKI di bawah kepemimpinan Ahok siap dijadikan role model penanganan isu ketenagakerjaan, mulai dari pelatihan, upah dan sebagainya

Menakertrans, Hanif Dakhiri mengatakan, pertemuan membahas seputar penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), pelayanan ketenagakerjaan, pelayanan satu atap dan pelatihan.

“Soal pelatihan ini isu penting karena akan menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) pada Desember 2015. Kita ingin mendorong sertifikasi profesi," ujarnya, Senin (23/2).

Hanif mengatakan, Kemenakertrans dan Pemprov DKI juga sepakat meningkatkan kualitas Balai Latihan Kerja (BLK), dan menghapus standar persyaratan pendidikan S-1 atau SMA serta usia untuk warga yang ingin ikut pelatihan di BLK.

“Pemerintah berkepentingan membuat buruh sejahtera dan industri siap berkompetisi di MEA. Dua-duanya kita sinergikan supaya harmonis," katanya.

Kemenakertrans, lanjut Hanif, juga membahas seputar upaya untuk menekan biaya pengeluaran buruh. Pemprov DKI diminta menjadi model percontohan (role model) dalam hal tersebut.

"I ntinya Pemda DKI di bawah kepemimpinan Ahok siap dijadikan role model penanganan isu ketenagakerjaan, mulai dari pelatihan, upah dan sebagainya . Ide ini terus kita matangkan. Belum bisa bicara formula seperti apa, tapi kalau dari upah mereka basisnya dari KHL," tuturnya.

Sementara Basuki menyambut baik keinginan Kemenakertrans menjadikan Pemprov DKI menjadi role model terutama dalam rangka menyambut MEA.

"Saya minta ke Pak Menteri kalau ada tugas mau dijadikan model, Pemprov DKI siap menerima. Kita ingin formula UMP lebih jelas. Jadi tidak perlu orang demo-demo KHL berapa, semua sama. DKI tidak tertutup dengan orang yang sudah lama kerja di Jakarta. Mau bikin KTP di DKI silakan saja, wong sama-sama Indonesia," ungkapnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga menginginkan agar banyak warga Jakarta yang tidak sekolah untuk bisa dilatih agar memiliki keahlian bekerja.

"DKI tidak tertutup kepada siapapun. Kalau mau bekerja di sini ya, silakan," tambahnya.