You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Tidak Semua Perusahaan Dapat Penangguhan UMP
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta membenarkan ada 27 perusahaan di ibu kota yang mengajukan penangguhan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2015. Namun, pemberian penangguhan tidak akan dilakukan begitu saja. Bahkan, bagi perus.
photo doc - Beritajakarta.id

Tidak Semua Perusahaan Dapat Penangguhan UMP

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta membenarkan ada 27 perusahaan di ibu kota yang mengajukan penangguhan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2015. Namun, pemberian penangguhan tidak akan dilakukan begitu saja. Bahkan, bagi perusahaan yang sudah sering mengajukan penangguhan maka tidak akan dikabulkan.

Kalau memang sering mengajukan penangguhan yah tidak akan kita kabulkan

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta, Priyono mengatakan, sebagian besar yang mengajukan penangguhan bergerak di industri garmen di Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Jakarta Utara. Tetapi tidak semua perusahaan akan mendapatkan penangguhan UMP, terutama bagi perusahaan dengan catatan merah atau sering mengajukan penangguhan sebelumnya.

27 Perusahaan Tak Sanggup Bayar UMP 2015

Hal itu juga sesuai dengan Instruksi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, beberapa waktu lalu terkait UMP. "Terkait pernyataan beliau, kita lihat nanti data dari Dewan Pengupahan. Kalau memang sering mengajukan penangguhan yah tidak akan kita kabulkan, pokoknya keputusan dalam waktu dekat ini," kata Priyono, saat dihubungi, Senin (5/1).

Dia menyebutkan Dewan Pengupahan akan mengecek langsung ke lapangan terkait dengan permintaan penangguhan tersebut. Nantinya Dewan Pengupahan akan mengeluarkan rekomendasi dari pengecekan yang dilakukan. "Kalau sudah ada laporan, kita sidangkan baru kita kasih keputusan," ujarnya.

Seperti diketahui ada 27 perusahan yang dimodali oleh Korea Selatan mengajukan penangguhan. Sebanyak 23 perusahaan berada di KBN, sementara sisanya tersebar di Jakarta Pusat dan Jakarta Timur.

Prosedur pengajuan penangguhan UMP tertuang dalam UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian ada Keputusan Menakertrans Nomor 231 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan UMP dan Pergub DKI Jakarta ‎Nomor 176 Tahun 2014.

Perusahaan yang mengajukan penangguhan UMP, harus melampirkan laporan keuangan selama dua tahun terakhir yang diaudit oleh akuntan publik. Kemudian juga melampirkan laporan prospek bisnis perusahaan dua tahun ke depan dan berkas acara kesepakatan antara perusahaan dan serikat kerja.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Rintik Hujan Diprediksi Basahi Jaksel dan Jaktim di Malam Hari

    access_time30-10-2024 remove_red_eye1157 personTiyo Surya Sakti
  2. Pemprov DKI Adakan Rakor Pilkada Ramah Anak

    access_time29-10-2024 remove_red_eye1102 personAldi Geri Lumban Tobing
  3. KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2025 Disepakati Sebesar Rp 91,1 Triliun

    access_time28-10-2024 remove_red_eye993 personDessy Suciati
  4. DPRD-Kanwil Kemenag DKI Bahas Sekolah Madrasah Gratis

    access_time29-10-2024 remove_red_eye971 personDessy Suciati
  5. Posko Bersama Pilkada Jakarta di Kepulauan Seribu Resmi Beroperasi

    access_time27-10-2024 remove_red_eye897 personBudhi Firmansyah Surapati