You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
KI DKI Adakan Webinar Perlindungan HAM Melalui Keterbukaan Informasi
.
photo Rezki Apriliya Iskandar - Beritajakarta.id

KI DKI Adakan Webinar Perlindungan HAM Melalui Keterbukaan Informasi

Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan webinar bertajuk "Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Melalui Keterbukaan Informasi".

Pe ningkatan akses dan partisipasi masyarakat 

Pelaksanaan webinar yang dibuka pelaksanaannya oleh Wakil Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta, Harminus ini merupakan momentum hari hak asasi manusia yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keterbukaan informasi publik dan korelasinya dengan HAM yang bersifat universal.

Komisioner KI Provinsi DKI Jakarta, Nelvia Agustina mengatakan, keterbukaan infomasi publik menjadi bagian penting perlindungan HAM.

KI Provinsi DKI Target Selesaikan Sengketa Informasi di 100 Hari Kerja

"Informasi yang dikelola dan disajikan harus berkualitas, cepat, tepat waktu dan cara sederhana," ujar Nelvia, yang juga bertindak sebagai narasumber webinar, dikutip dari siaran tertulis, Senin (21/12).

Pakar komunikasi dari Universitas Indonesia (UI), Ibnu Ahmad menuturkan, Beragam opini dan perspektif dalam ragam kasus HAM menjadikan peran keterbukaan informasi  wujud upaya garda terdepan perlindungan hak asasi itu sendiri.

"Ke depan, Komisi Informasi perlu memberikan reward keterbukaan yang menjamin prinsip Hak Asasi Manusia," terangnya.

Komisioner KI Provinsi DKI Jakarta, Aang Muhdi Gozali selaku pelaksana webinar dari Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi menambahkan, pihaknya akan mengelaborasi ragam gagasan dan peran strategis dalam mengarusutamakan keterbukaan informasi publik.

"Kami akan terus menyempurnakan upaya penghormatan dan perlindungan HAM, terutama di DKI Jakarta melalui peningkatan akses dan partisipasi masyarakat terhadap informasi publik dalam ragam kasus HAM," urainya.

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM periode 20007-2012 Jhony Nelson Simanjuntak mengungkapkan, negara wajib memenuhi dan melindungi hak atas informasi publik secara terus menerus tanpa diskriminasi.

"Setiap orang dapat menikmati HAM itu sendiri sesuai sarana dan wewenangnya," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Rintik Hujan Diprediksi Basahi Jaksel dan Jaktim di Malam Hari

    access_time30-10-2024 remove_red_eye1157 personTiyo Surya Sakti
  2. Pemprov DKI Adakan Rakor Pilkada Ramah Anak

    access_time29-10-2024 remove_red_eye1102 personAldi Geri Lumban Tobing
  3. KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2025 Disepakati Sebesar Rp 91,1 Triliun

    access_time28-10-2024 remove_red_eye993 personDessy Suciati
  4. DPRD-Kanwil Kemenag DKI Bahas Sekolah Madrasah Gratis

    access_time29-10-2024 remove_red_eye971 personDessy Suciati
  5. Posko Bersama Pilkada Jakarta di Kepulauan Seribu Resmi Beroperasi

    access_time27-10-2024 remove_red_eye897 personBudhi Firmansyah Surapati