You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 Jika DPRD-Pemprov Buntu, APBD 2014 Jadi Solusi
photo Doc - Beritajakarta.id

Jika DPRD-Pemprov Buntu, APBD 2014 Jadi Solusi

Permasalahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 masih terus bergulir. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah melakukan mediasi antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemprov DKI Jakarta. Namun, jika tetap tidak didapat titik temu dalam permasalahan tersebut, Pemprov DKI dimungkinkan menggunakan APBD 2014.

Tapi kalau deadlock pemda akan bersurat ke Kemendagri bahwa ini deadlock dan gubernur buat pergub tentang penggunaan APBD 2014 dengan persetujuan Mendagri

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, semua pihak berkeinginan agar kisruh APBD ini cepat berakhir, sehingga pembangunan di ibu kota bisa dijalankan. Dipastikan Pemprov DKI Jakarta akan tetap menggunakan sistem e-budgeting, sesuai yang diinginkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.

Kemendagri sendiri memiliki waktu hingga 13 Maret untuk mengeluarkan surat keputusan persetujuan. Selanjutnya Pemprov DKI bersama dengan DPRD memiliki waktu selama 7 hari untuk melakukan musyawarah. Jika dalam jangka waktu tujuh hari tersebut tidak ditemukan kesepakatan atau mengalami kebuntuan maka terpaksa akan dikeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang menyatakan penggunaan APBD 2015 setinggi-tingginya sama seperti APBD 2014 yakni Rp 72,9 triliun.

APBD DKI 2015 Tetap Gunakan E-Budgeting

"Kalau berjalan baik, setuju, maka keluar Perda APBD 2015. Setelah itu, bisa jalan. Tapi kalau deadlock pemda akan bersurat ke Kemendagri bahwa ini deadlock dan gubernur buat pergub tentang penggunaan APBD 2014 dengan persetujuan Mendagri," kata Saefullah, di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (4/3).

Dia menyebutkan, penggunan APBD 2014 ini tidak berpengaruh terhadap pembangunan Jakarta. Sebab, hanya nilainya saja yang sama, sementara untuk jenis kegiatannya disesuaikan dengan yang telah disusun pada 2015 ini.

"Nilainya merujuk kepada tahun yang lalu, program-programnya nanti kita sesuaikan," ucapnya.

Pihaknya juga telah membentuk tim untuk klarifikasi terkait APBD DKI Jakarta. Tim tersebut terdiri dari beberap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti, Bappeda, BPKD, Inspektorat, asisten, dan dinas terkait.

Dia mengakui meski adanya polemik APBD ini, pelayanan tidak berhenti begitu saja. Namun, ada beberapa kegiatan harus tertunda untuk sementara waktu.

"Tidak ada terhenti, semua jalan. Tapi ada yang perlu disegerakan," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Wagub Ajak 500 Pelajar Duta Trantibum Aktif Jaga Jakarta

    access_time16-11-2026 remove_red_eye8218 personBudhi Firmansyah Surapati
  2. Pemprov DKI Segera Tertibkan Penjualan Hewan Ilegal di Pasar Jatinegara

    access_time19-11-2026 remove_red_eye5536 personDessy Suciati
  3. Penggunaan Lahan Parkir Mobil Kopdes Bersifat Sementara

    access_time18-11-2026 remove_red_eye4455 personFakhrizal Fakhri
  4. Wali Kota Jakut Takziah ke Rumah Duka Bayi Meninggal di Tanjung Priok

    access_time16-11-2026 remove_red_eye4139 personAnita Karyati
  5. Dishub DKI Perkuat Penertiban Parkir Liar di Kawasan Blok M

    access_time17-11-2026 remove_red_eye3751 personAldi Geri Lumban Tobing