You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Penanganan Banjir di Jakpus Sesuai KPI
.
photo doc - Beritajakarta.id

Ini Arahan Irwandi Soal Penanganan Banjir di Jakpus

Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Jakarta Pusat, Irwandi, memberikan beberapa arahan kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait soal pencegahan dan penangan banjir.

SKPD perlu tahu standar penanganan genangan harus sesuai dengan KPI 

Dikatakan Irwandi, SKPD yang terlibat dalam penanganan banjir harus bekerja sesuai standar Key Performance Indicator (KPI), yaitu tidak boleh ada genangan lebih dari enam jam, tidak boleh ada korban, serta tidak boleh ada genangan jalur-jalur prioritas nasional.

"SKPD perlu tahu standar penanganan genangan harus sesuai dengan KPI ini, " ucap Irwandi, saat memimpin rapat penanganan banjir secara online dengan kepala SKPD, camat dan lurah se-Jakarta Pusat, Rabu (27/1).  

Penanganan Banjir di Jakpus Ditargetkan Rampung Akhir Tahun

Irwandi juga mengarahkan agar kecamatan, kelurahan, serta Sudin Sosial menyiapkan lokasi pengungsian yang sesuai dengan protokol kesehatan, demi mencegah penyebaran COVID-19.

Dia juga meminta agar penambahan jam pengoperasian operator amphibi, serta pengaturan pompa di Sudin SDA dan Bina Marga lebih diperhatikan.  

"Pompa-pompa yang ada dicek dan diatur lagi manajemennya. Kita akan monitor terus, dalam beberapa hari ke depan saya akan cek pompa SDA," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1447 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1370 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1282 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1247 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1123 personFolmer