You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Survei Pendataan Aset Dilakukan di RPTRA Pulau Tidung dan Pulau Lancang
....
photo Suparni - Beritajakarta.id

Sudin PRKP Kepulauan Seribu Data Aset RPTRA di Pulau Tidung dan Pulau Lancang

Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kepulauan Seribu melakukan survei lapangan pendataan sekaligus verifikasi aset yang ada di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang ada di Pulau Tidung dan Pulau Lancang, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan.

Targetnya akhir tahun ini selesai verifikasi

Kepala Suku Dinas PRKP Kepulauan Seribu, Darmawati Sembiring mengatakan, survei dilakukan sebagai langkah awal sebelum proses penyerahan aset kepada Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta dan UKPD terkait kepada lurah-lurah setempat.

"Ini kita survei dulu, kita pilah sesuai kontrak mana saja yang masuk ke kita sebelum diserahkan," ujarnya, disela-sela verifikasi aset di RPTRA Tidung Ceria, Selasa (25/5).

Pemkab Kepulauan Seribu Bentuk Tim Inventarisasi Aset

Menurutnya, hasil survei akan dibuatkan berita acara untuk kesesuaian aset antara yang ada di kontrak dengan kondisi di lapangan untuk pelaporan ke BPAD DKI Jakarta.

"Targetnya akhir tahun ini selesai verifikasi dan pendataan aset agar RPTRA bisa segera diserahkan ke UKPD terkait dan dapat dianggarkan untuk pemeliharaan dan perawatannya," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1449 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1373 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1284 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1250 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1125 personFolmer