You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
10 Pelanggar Tibmask Dikenai Sanksi Sosial di Pondok Kelapa
photo Nurito - Beritajakarta.id

10 Pelanggar Tibmask Dikenai Sanksi Sosial di Pondok Kelapa

Sebanyak 10 pelanggar PPKM Level 4 dikenai sanksi kerja sosial di Jl H. Naman, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa (27/7).

Karena sering kita lakukan penindakan maka angka pelanggaran PPKM semakin menurun

Kasatpol PP Kecamatan Duren Sawit, Jariman mengatakan, pengawasan PPKM dilakukan di lokasi tersebut karena ramai pedagang yang menggelar lapak di atas trotoar serta warga beraktivitas.

Menurut Jariman, jumlah warga yang melanggar protokol kesehatan terus menurun saat ini. Hal ini, karena rutinnya pengawasan yang dilakukan petugas serta mulai tingginya kesadaran masyarakat. 

17 Pelanggar Tibmask di Joglo Ditindak

"Karena sering kita lakukan penindakan maka angka pelanggaran semakin menurun. Hari ini ada 10 pelanggar. Padahal, jauh sebelumnya angka pelanggaran bisa mencapai 20-30 orang," kata Jariman.

Dia menambahkan, giat pengawasan PPKM ini melibatkan 15 personel gabungan dari Satpol PP kecamatan dan kelurahan dibantu unsur TNI, Polri dan FKDM.

Pelaksanaan pengawasan PPKM ini mengacu pada Instruksi Mendagri 24 tahun 2021 tentang kegiatan masyarakat level 4 dan level 3 COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali. Selain itu Pergub DKI No. 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye10660 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1323 personAnita Karyati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1245 personFakhrizal Fakhri
  4. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1232 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye965 personBudhi Firmansyah Surapati