You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Dinkes Dorong Pengurus RT/RW dan Tokoh Masyarakat Lakukan Komunikasi Risiko Kepada Warganya
....
photo doc - Beritajakarta.id

Dinas Kesehatan Ajak Pengurus RT/RW Data Warga Belum Divaksin

Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengajak pengurus RT/RW untuk mendata lagi warganya yang belum divaksin COVID-19. Sehingga, bisa diketahui warga yang belum divaksin agar bisa segera diminta melakukan vaksinasi COVID-19 secepatnya.

Saat ini banyak jenis vaksin tersedia

Berdasarkan data dari Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) yang digabungkan (overlay) dengan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta terdapat 2,7 juta warga ber-KTP DKI Jakarta yang belum divaksin.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Widyastuti mengatakan, berdasarkan hasil survei diketahui bahwa beberapa faktor warga belum divaksin di antaranya penyakit komorbid tertentu hingga adanya penolakan atau kurangnya kesadaran akan pentingnya vaksinasi COVID-19.  

Dinkes DKI Jakarta Imbau Tenaga Kesehatan Selalu Siaga dan Cepat Tanggap Tangani Pasien dengan Indikasi Tertentu

"Saat ini banyak jenis vaksin tersedia dan lokasi vaksinasi yang mudah dijangkau. Untuk yang komorbid tertentu, dengan adanya vaksin Moderna dan Pfizer yang relatif lebih bisa diterima tentunya atas rekomendasi dari teman-teman sejawat dari organisasi profesi. Jadi sebenarnya sudah tidak perlu ragu lagi," terangnya, Selasa (7/9).

Widyastuti menjelaskan, komunikasi risiko COVID-19 merupakan elemen penting dari kesehatan masyarakat agar tidak abai dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan bisa dihindari. Selain itu, komunikasi risiko diperlukan agar penularan tidak semakin meluas dan masyarakat tidak panik atau cemas.

"Dalam penerapan strategi komunikasi risiko peran pengurus RT/RW dan tokoh-tokoh kunci di masyarakat sebagai teladan (role model) menjadi sangat penting untuk mengedukasi masyarakat terkait penanganan COVID-19, termasuk agar warga mau divaksin," terangnya.

Menurutnya, melalui peran dan dukungan pengurus RT/RW serta tokoh masyarakat melaksanakan komunikasi risiko yang baik tentunya kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah dapat terbentuk.

Partisipasi dan pemetaan dari pengurus RT/RW sangat diperlukan untuk memastikan berapa orang per RT yang riil tinggal DKI Jakarta tapi belum divaksin. Melalui bantuan pengurus RT/RW pemetaan warga belum divaksin akan lebih mudah.

"Peran itu semua dibutuhkan, tidak mungkin kita bekerja sendiri, memberikan komunikasi risiko yang baik sehingga dapat membentuk opini warga yang lebih positif lagi," ungkapnya.

Ia menambahkan, pemetaan oleh pengurus RT/RW perlu dilakukan untuk memperoleh data riil warga yang belum divaksin sehingga akan memudahkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta khususnya Dinas Kesehatan untuk melakukan intervensi di titik atau lokasi tertentu. Pasalnya, tidak dipungkiri bahwa dinamika kependudukan juga menjadi kendala tersendiri di lapangan.

Banyak juga warga ber-KTP DKI Jakarta namun sudah tidak berdomisili di Jakarta. Meskipun secara data sudah ada tapi terjadi dinamika kependudukan yang luar biasa. Upaya Door to door dalam rangka identifikasi dan mengajak supaya mau divaksin merupakan suatu sistem strategi vaksin yang sudah kita kerjakan.

"Setelah kita melakukan sweeping alamat rumah-rumah warga yang belum divaksin kita temukan KTP-nya DKI tapi tidak tinggal di Jakarta. Untuk itu, kita dorong peran serta RT/RW untuk memetakan yang sebenarnya," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Rintik Hujan Diprediksi Basahi Jaksel dan Jaktim di Malam Hari

    access_time30-10-2024 remove_red_eye1157 personTiyo Surya Sakti
  2. Pemprov DKI Adakan Rakor Pilkada Ramah Anak

    access_time29-10-2024 remove_red_eye1102 personAldi Geri Lumban Tobing
  3. KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2025 Disepakati Sebesar Rp 91,1 Triliun

    access_time28-10-2024 remove_red_eye993 personDessy Suciati
  4. DPRD-Kanwil Kemenag DKI Bahas Sekolah Madrasah Gratis

    access_time29-10-2024 remove_red_eye971 personDessy Suciati
  5. Posko Bersama Pilkada Jakarta di Kepulauan Seribu Resmi Beroperasi

    access_time27-10-2024 remove_red_eye897 personBudhi Firmansyah Surapati